Tag: China

China Kritik AS Soal Tuduhan Asal-Usul COVID-19

Pemerintah China kembali mengkritik Amerika Serikat (AS) atas upaya mereka yang terus mempolitisasi isu asal-usul wabah COVID-19. Seorang juru bicara dari Komisi Kesehatan Nasional (NHC) China menyampaikan bahwa tuduhan AS yang mengaitkan wabah dengan kebocoran dari laboratorium Wuhan sama sekali tidak berdasar dan sepenuhnya tidak didukung oleh bukti ilmiah yang valid. Juru bicara tersebut menilai bahwa argumen yang disampaikan oleh AS mengenai asal-usul virus ini sepenuhnya dibuat-buat dan tidak memiliki dasar yang sah.

China menilai bahwa tindakan berulang dari AS untuk mengalihkan tanggung jawab dan mencoreng nama baik China terkait dengan pandemi ini hanya menunjukkan niat AS untuk mempolitisasi isu ilmiah dan menggunakan wabah sebagai alat untuk membatasi China. Menurut juru bicara tersebut, bukti yang berkembang menunjukkan bahwa virus ini mungkin telah muncul di AS lebih awal dari yang diperkirakan, dan oleh karena itu, tahap penelusuran selanjutnya harusnya dilakukan di negara tersebut. China juga mengingatkan bahwa sudah banyak penelitian ilmiah yang dilakukan untuk mencari tahu asal-usul virus, dan sebagian besar menunjukkan bahwa teori kebocoran laboratorium tidak memiliki bukti yang kuat.

Pemerintah China juga menegaskan bahwa AS harus berhenti membuat tuduhan tanpa dasar dan menjalankan kampanye yang merugikan nama baik negara lain. “Kami mendesak AS untuk bertanggung jawab atas masalah yang mereka hadapi, serta memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada komunitas internasional dan dunia,” tambah juru bicara itu. Tindakan ini diharapkan dapat mengakhiri spekulasi yang tidak berdasar dan menjaga fokus pada upaya global dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Program Misil Iran Kian Gahar, Kiriman dari China Tiba

Sebuah kapal yang membawa 1.000 ton bahan kimia asal China, yang diyakini sebagai komponen utama dalam pembuatan bahan bakar rudal, telah tiba di perairan dekat Pelabuhan Bandar Abbas, Iran, pada Kamis (13/2/2025). Kedatangan kapal ini memunculkan spekulasi bahwa Iran mungkin akan segera memulai kembali produksi rudalnya setelah mengalami kemunduran akibat serangan Israel terhadap fasilitas militer utama mereka tahun lalu.

Kapal pertama, Golbon, meninggalkan Pelabuhan Taicang, China, sekitar tiga minggu lalu dengan membawa natrium perklorat, bahan baku utama dalam pembuatan propelan padat yang digunakan untuk rudal jarak menengah Iran. Jika produksi rudal kembali berjalan normal, ini bisa menjadi titik balik bagi Iran dalam konflik geopolitik di Timur Tengah.

Dampak Pengiriman Natrium Perklorat bagi Iran

Menurut sumber intelijen, jumlah natrium perklorat yang dikirim cukup untuk memproduksi sekitar 260 motor roket untuk misil Kheibar Shekan atau 200 misil balistik Haj Qasem. Ini menunjukkan bahwa Iran mungkin telah lebih cepat pulih dari perkiraan awal, di mana para pakar semula menduga butuh setidaknya satu tahun sebelum mereka bisa kembali memproduksi propelan rudal.

Iran sendiri saat ini sedang mengalami tekanan besar akibat serangkaian kekalahan strategis di Timur Tengah, seperti melemahnya posisi Hizbullah di Lebanon dan jatuhnya Bashar al-Assad di Suriah. Jika produksi rudal kembali berjalan, Iran bisa memperkuat posisi militernya di kawasan.

Kapal Kedua Masih di China, Apakah China Terlibat?

Selain Golbon, kapal lain bernama Jairan juga dijadwalkan membawa 1.000 ton natrium perklorat ke Iran. Namun, hingga saat ini, Jairan masih berada di China dan belum mengangkut muatannya. Kedua kapal tersebut diketahui dioperasikan oleh Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

Sementara itu, tidak ada indikasi bahwa pemerintah China mengetahui pengiriman ini sebelum media melaporkannya pada akhir Januari. Natrium perklorat sendiri bukan barang yang dilarang dalam sanksi Barat terhadap Iran, sehingga pengirimannya tidak dianggap ilegal.

Menanggapi laporan ini, Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui rincian spesifik kasus tersebut. Dalam pernyataan resminya, China menegaskan bahwa mereka menolak sanksi sepihak yang dianggap ilegal serta tuduhan yang tidak memiliki bukti kuat.

“China secara konsisten menerapkan kontrol ekspor terhadap barang-barang yang memiliki kegunaan ganda sesuai dengan hukum internasional serta regulasi domestik,” ujar pernyataan tersebut.

Selain itu, China juga menegaskan bahwa natrium perklorat tidak termasuk dalam daftar barang yang diawasi, sehingga ekspor bahan kimia tersebut dianggap sebagai bagian dari perdagangan biasa.

Kesimpulan: Akankah Iran Kembali Mengancam Stabilitas Kawasan?

Kedatangan bahan baku propelan ini menjadi sinyal kuat bahwa Iran mungkin sudah siap untuk kembali memproduksi rudal balistiknya. Dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, pengiriman ini bisa menjadi faktor penting yang mengubah dinamika politik dan keamanan di kawasan.

Kini, perhatian dunia tertuju pada langkah Iran selanjutnya—apakah mereka akan kembali meningkatkan produksi rudal, atau justru menghadapi tekanan baru dari komunitas internasional?

China Targetkan 2028, Robot AI Siap Mendarat di Bulan

Star Vision, sebuah perusahaan teknologi kedirgantaraan yang berbasis di Hangzhou, Zhejiang, China, sedang mempersiapkan kontribusi besar untuk misi eksplorasi bulan China yang dinamakan Chang’e-8. Misi ini dijadwalkan untuk diluncurkan pada tahun 2028, dengan tujuan untuk mengembangkan robot eksplorasi canggih yang akan dioperasikan di permukaan bulan. Perusahaan ini didirikan tiga tahun lalu dan kini berkolaborasi dengan beberapa institusi akademik terkemuka dalam proyek ambisius tersebut.

Sebagai bagian dari kemitraan internasional, Star Vision bekerja sama dengan Universitas Zhejiang di Hangzhou dan Middle East Technical University (METU) yang berbasis di Ankara, Turki. Kolaborasi ini mendapat persetujuan resmi dari Administrasi Luar Angkasa Nasional Tiongkok, yang memberikan lampu hijau untuk pengembangan misi tersebut. Menurut laporan yang diterbitkan oleh China Daily pada 28 Januari 2025, masing-masing pihak membawa keahlian khusus mereka ke dalam proyek ini. Star Vision berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan (AI) untuk aplikasi luar angkasa, METU menyumbangkan keahlian di bidang teknik kedirgantaraan, sementara Universitas Zhejiang berkontribusi dengan teknologi pencitraan optik dan satelit kecil.

Salah satu fitur paling menarik dari misi ini adalah penggunaan AI yang memungkinkan robot eksplorasi beroperasi secara mandiri di permukaan bulan, yang memiliki tantangan besar karena kondisi lingkungan yang ekstrem. Dr. Sun Shujian, seorang ahli dari Sekolah Aeronautika dan Astronautika Universitas Zhejiang, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah jarak jauh antara Bumi dan bulan, yang rata-rata mencapai 380.000 kilometer. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam komunikasi, terutama di dekat kutub selatan bulan, yang dikenal sebagai area yang sulit dijangkau.

Untuk mengatasi masalah ini, robot yang dikembangkan dirancang untuk bekerja secara kolaboratif. Mereka akan berbagi data dan tugas melalui jaringan komunikasi yang handal dengan wahana pendarat. Konsep ini memungkinkan robot-robot tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks, yang akan sulit dilakukan oleh robot yang beroperasi secara terpisah. Dengan adanya sinergi antara berbagai unit robot, misi ini diharapkan mampu mencapai tujuan yang sebelumnya dianggap sangat menantang.

Saat ini, proyek ini sedang berada dalam tahap desain rinci, dan diperkirakan akan memasuki fase pengembangan sistem penuh dalam waktu dekat. Prototipe pertama dari robot eksplorasi ini diharapkan dapat diselesaikan pada Agustus 2027, sebuah tonggak penting sebelum peluncuran misi ke bulan pada tahun 2028. Dengan kemajuan pesat dalam bidang kecerdasan buatan dan teknologi eksplorasi luar angkasa, misi Chang’e-8 ini berpotensi membuka jalan baru dalam pemahaman kita tentang bulan dan mungkin akan menjadi salah satu proyek paling inovatif dalam sejarah eksplorasi luar angkasa.

Langkah Bersejarah: China Luncurkan Vaksin HPV Pertama untuk Pria!

China telah mencatatkan sejarah baru dalam dunia kesehatan dengan memberikan dosis pertama vaksin human papillomavirus (HPV) untuk pria. Vaksin ini diberikan di Changsha, ibu kota Provinsi Hunan, pada Kamis (9 Januari) sore waktu setempat. Penerima tersebut menjadi pria pertama di Daratan China yang menerima vaksin HPV, yang sebelumnya hanya tersedia untuk wanita.

Vaksin HPV kuadrivalen Gardasil, yang diproduksi oleh perusahaan farmasi AS, Merck, baru-baru ini mendapatkan persetujuan tambahan dari Administrasi Produk Medis Nasional (NMPA) China. Dengan persetujuan ini, vaksin kini tersedia untuk pria berusia 9 hingga 26 tahun di China Daratan. Vaksin ini dirancang untuk mencegah berbagai penyakit terkait HPV, termasuk kanker anus yang disebabkan oleh HPV tipe 16 dan 18, serta kutil kelamin yang disebabkan oleh HPV tipe 6 dan 11.

Menurut Merck, Gardasil adalah satu-satunya vaksin HPV yang disetujui untuk digunakan pada pria di China saat ini. Joseph Romanelli, Presiden Human Health International di Merck, mengungkapkan harapannya bahwa perluasan ini dapat membantu melindungi pria dari risiko kanker dan penyakit lain yang terkait dengan HPV, seraya memperluas jangkauan perusahaan di pasar medis China.

Profesor Chen Xi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Provinsi Hunan menyatakan bahwa HPV adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat global utama, tidak hanya karena menyebabkan kanker serviks pada wanita, tetapi juga berbagai tumor ganas pada pria. Ia menambahkan bahwa vaksinasi pada pria menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran HPV, melengkapi perlindungan silang yang diberikan melalui vaksinasi pada wanita.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah meningkatkan keterbukaannya di sektor medis, menarik perhatian perusahaan farmasi global seperti Merck. Sebagai bagian dari kebijakan ini, pada September 2024, China mengumumkan pengecualian tarif impor dan pajak pertambahan nilai untuk obat-obatan serta peralatan medis tertentu di zona percontohan medis khusus di Provinsi Hainan, dengan tujuan implementasi penuh sebelum 2025.

China Protes Keras UU Zona Keamanan Maritim Filipina

Jakarta — China telah mengeluarkan protes keras terhadap Undang-Undang (UU) Zona Keamanan Maritim yang baru disahkan oleh Filipina. UU tersebut, yang menetapkan pembatasan dan aturan ketat di wilayah laut yang dianggap sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif Filipina, dianggap sebagai langkah yang dapat memperburuk ketegangan di Laut China Selatan. Protes ini kembali memanaskan hubungan antara kedua negara yang sudah lama terlibat sengketa wilayah di kawasan tersebut.

UU Zona Keamanan Maritim Filipina yang baru mengatur pembatasan terhadap aktivitas asing di wilayah laut yang dianggap sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif Filipina. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah Filipina untuk melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat terhadap kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah tersebut. China menilai bahwa kebijakan ini bertentangan dengan klaim mereka atas sebagian besar Laut China Selatan yang juga tumpang tindih dengan klaim wilayah Filipina.

Dalam pernyataan resminya, China menegaskan bahwa UU tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak dapat diterima oleh Beijing. China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan berdasarkan peta “sembilan garis putus-putus”, meskipun klaim ini tidak diakui oleh banyak negara, termasuk Filipina. Pemerintah China menuntut Filipina untuk segera membatalkan atau merevisi kebijakan tersebut, yang dianggapnya akan mengancam stabilitas kawasan.

Pemerintah Filipina, meski menghadapi protes keras dari China, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah hak mereka sebagai negara berdaulat untuk melindungi zona ekonomi eksklusif mereka. Filipina juga menyerukan dialog yang konstruktif dengan China untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Masyarakat internasional pun mendorong kedua negara untuk tetap menghormati kesepakatan internasional, seperti Putusan Arbitrase Laut China Selatan 2016 yang memihak Filipina.

Protes keras China terhadap UU Zona Keamanan Maritim Filipina menunjukkan bahwa sengketa Laut China Selatan masih menjadi isu sensitif antara kedua negara. Meski Filipina mempertahankan hak atas wilayah lautnya, upaya diplomasi dan dialog tetap menjadi jalan terbaik untuk mencegah konflik lebih lanjut di kawasan yang strategis ini. Ketegangan ini mengingatkan kita akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai untuk stabilitas kawasan Asia-Pasifik.

Patroli Udara China-Rusia Membuat Jepang Khawatirkan Isu Zona Keamanan

Pada 22 November 2024, patroli udara yang dilakukan oleh pesawat militer China dan Rusia di wilayah Asia Timur semakin memperburuk ketegangan di kawasan tersebut, khususnya bagi Jepang. Patroli bersama ini, yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir, semakin meningkatkan kecemasan Jepang terkait dengan potensi ancaman terhadap zona keamanan di wilayah tersebut. Jepang, yang terletak di kawasan yang sangat strategis, sangat memperhatikan gerakan militer yang melibatkan negara besar seperti China dan Rusia.

Jepang melalui Kementerian Pertahanan mereka menyatakan kekhawatiran atas patroli udara tersebut, yang dianggap bisa memperburuk situasi keamanan di kawasan Asia Timur. Jepang merasa terancam dengan kehadiran pesawat-pesawat militer negara-negara besar yang beroperasi di dekat wilayah udara mereka. Selain itu, patroli ini memicu pertanyaan tentang apakah China dan Rusia berusaha untuk memperkuat kehadiran militer mereka di kawasan yang sudah penuh ketegangan, mengingat adanya sengketa wilayah di Laut Cina Timur dan Laut Jepang.

China dan Rusia telah berulang kali menegaskan pentingnya kerja sama militer mereka, yang direncanakan untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan regional. Kedua negara ini telah meningkatkan latihan militer bersama dalam beberapa tahun terakhir, termasuk patroli udara dan laut, yang dimaksudkan untuk memperkuat hubungan diplomatik mereka. Namun, bagi Jepang, hal ini justru menjadi ancaman terhadap integritas dan keamanan wilayah mereka, terutama dengan melibatkan wilayah udara yang diperdebatkan.

Menanggapi peningkatan patroli udara ini, Jepang segera meningkatkan kesiapsiagaan militer mereka dan memperkuat aliansi dengan negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat. Jepang juga telah mengadakan pertemuan dengan sekutu-sekutu NATO untuk membahas potensi risiko yang timbul dari aktivitas militer China dan Rusia di wilayah ini. Negara ini menganggap penting adanya pengawasan ketat terhadap segala jenis latihan militer yang dapat mengganggu kestabilan di kawasan.

Patroli udara bersama antara China dan Rusia berpotensi mengguncang stabilitas yang sudah rapuh di kawasan Asia Timur. Dengan adanya ketegangan yang meningkat di Laut Cina Timur, serta sengketa wilayah dengan China terkait Kepulauan Senkaku, Jepang kini memandang aktivitas militer yang intensif ini sebagai ancaman terhadap keamanan regional. Diharapkan adanya diplomasi yang lebih intensif untuk meredakan ketegangan dan menghindari eskalasi yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara di Asia.

Patroli udara yang dilakukan oleh China dan Rusia memberikan dampak langsung terhadap dinamika geopolitik di Asia Timur, khususnya bagi Jepang. Dalam menghadapi situasi ini, Jepang tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas kawasan dengan memperkuat aliansi internasional dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman yang datang dari patroli militer tersebut.

Korsel Ajukan Protes Atas Penerobosan Zona Pertahanan Udara Oleh Rusia Dan China

Pada 15 November 2024, pemerintah Korea Selatan mengajukan protes resmi kepada Rusia dan China setelah sejumlah pesawat militer dari kedua negara tersebut diduga melanggar Zona Identifikasi Pertahanan Udara (KADIZ) Korea Selatan. Insiden ini terjadi di wilayah perairan yang terletak di dekat Laut Jepang dan mengundang kekhawatiran tentang potensi eskalasi ketegangan di kawasan Asia Timur. Pemerintah Seoul menuntut penjelasan dan tindakan dari kedua negara terkait pelanggaran yang terjadi.

Insiden tersebut melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari Rusia dan China yang terbang masuk ke wilayah udara yang diklaim oleh Korea Selatan tanpa pemberitahuan atau izin terlebih dahulu. Meskipun pesawat-pesawat tersebut tidak melanggar wilayah udara teritorial Korea Selatan, kehadiran mereka di zona yang sangat sensitif ini telah meningkatkan ketegangan. Pihak militer Korea Selatan merespons dengan mengirimkan pesawat tempur untuk memantau dan mengusir pesawat-pesawat yang tidak dikenal tersebut.

Rusia dan China, dalam pernyataan mereka, menyebutkan bahwa manuver tersebut adalah bagian dari latihan rutin dan tidak dimaksudkan untuk menantang atau mengancam negara lain. Meskipun demikian, Seoul tetap menilai tindakan ini sebagai provokasi yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut di kawasan yang sudah rawan konflik. Sebagai respons, Korea Selatan berencana untuk meningkatkan patroli dan memperkuat pengawasan udara di sekitar KADIZ untuk mencegah insiden serupa di masa depan.