Tag: Jalur Gaza

Trump Desak Israel Buka Akses Bantuan: “Warga Gaza Sedang Menderita”

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa dirinya telah meminta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menunjukkan sikap baik terhadap warga Palestina yang menderita di Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikannya pada Jumat (25/4) di dalam pesawat kepresidenan Air Force One ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza yang telah terblokade selama lebih dari tujuh pekan. Trump mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan teleponnya pada Selasa lalu, ia mengatakan kepada Netanyahu bahwa Gaza harus diperlakukan dengan baik karena warganya sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Ia menegaskan bahwa kebutuhan mendesak terhadap makanan dan obat-obatan harus segera diatasi, dan pemerintah AS tengah berusaha menangani hal itu.

Trump juga membenarkan bahwa pihaknya sedang mendorong Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkepung tersebut. Pada hari yang sama, Program Pangan Dunia (WFP) menyampaikan bahwa stok makanan untuk Gaza telah habis akibat penutupan perbatasan yang diberlakukan Israel sejak 2 Maret. Dapur umum WFP yang selama ini menjadi tumpuan utama penduduk hanya mampu mencukupi seperempat kebutuhan harian, dan kini terancam tidak bisa beroperasi dalam waktu dekat. Seluruh toko roti mitra mereka juga telah berhenti produksi sejak 31 Maret karena kekurangan bahan bakar dan tepung.

WFP juga memperingatkan akan langkanya air bersih dan bahan bakar yang membuat warga terpaksa mencari barang-barang untuk dibakar demi memasak satu kali makan. Gaza kini mencatat sejarah sebagai salah satu wilayah dengan blokade terpanjang, mengakibatkan lonjakan harga pangan hingga 1.400 persen dan kelangkaan barang pokok. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Saat ini, lebih dari 116.000 metrik ton bantuan makanan telah disiapkan dan siap dikirimkan segera setelah perbatasan dibuka.

Stok Makanan Habis, WFP Peringatkan Krisis Kelaparan di Gaza Kian Memburuk

Program Pangan Dunia (WFP) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa mereka kini kehabisan stok pangan untuk disalurkan ke wilayah Jalur Gaza. Dalam pernyataan resmi pada Jumat (25/4), WFP menyampaikan bahwa semua cadangan makanan yang tersisa telah dikirimkan ke dapur-dapur umum yang selama beberapa pekan terakhir menjadi satu-satunya harapan masyarakat Gaza untuk mendapatkan makanan. Akibat masih ditutupnya akses perlintasan perbatasan, tidak ada tambahan logistik yang bisa masuk, membuat situasi kemanusiaan semakin terdesak dan penuh ketidakpastian.

WFP menjelaskan bahwa dapur umum telah menjadi sumber bantuan pangan yang paling konsisten, meski kapasitasnya sangat terbatas. Setiap harinya, mereka hanya mampu mencukupi sekitar 25 persen dari total kebutuhan gizi yang dibutuhkan, dan hanya bisa menjangkau sekitar separuh dari populasi yang terdampak. Kendati begitu, keberadaan dapur umum ini sangat penting karena tetap memberikan secercah harapan hidup bagi ribuan warga yang terjebak dalam krisis berkepanjangan dan tidak memiliki akses pada sumber pangan lainnya.

Situasi ini menjadi peringatan keras bagi komunitas internasional terkait ancaman kelaparan massal yang kini membayangi Jalur Gaza. Tanpa bantuan dan pembukaan akses logistik secepatnya, jutaan jiwa terancam hidup tanpa pasokan makanan yang memadai. WFP pun menyerukan agar perlintasan dibuka kembali demi kelangsungan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang sangat membutuhkan. Solidaritas global dibutuhkan saat ini lebih dari sebelumnya, agar tragedi kemanusiaan yang lebih besar dapat dicegah sebelum semuanya terlambat.

Penolakan Gaza terhadap Mekanisme Bantuan Israel yang Dinilai Berbahaya

Pemerintah Gaza melalui Kantor Media resminya menolak rencana baru Israel dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina. Penolakan ini ditegaskan pada Selasa, 8 April, dengan alasan bahwa rencana tersebut memberi ruang kepada tentara Israel atau perusahaan yang terafiliasi militer untuk mendistribusikan bantuan secara langsung. Mereka menilai hal ini sebagai bentuk manipulasi yang membahayakan nasib kemanusiaan di Jalur Gaza dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

Menurut pernyataan tersebut, Israel diduga menggunakan skema bantuan sebagai alat untuk memperkuat kontrol dan melakukan tekanan politik terhadap warga sipil. Kantor Media Gaza memperingatkan bahwa warga akan terpapar risiko tinggi karena berkumpul di titik distribusi yang bisa menjadi sasaran serangan. Sejak awal Maret, Israel menutup jalur perbatasan, memblokir pasokan makanan, air, dan obat-obatan, memperparah situasi kelaparan dan krisis kesehatan yang sudah mengkhawatirkan.

Sementara itu, laporan dari surat kabar Israel Yedioth Ahronoth menyebut bahwa militer Israel sedang mempertimbangkan peluncuran program bantuan percontohan, terutama di wilayah Rafah. Namun, rencana ini tidak akan melibatkan pihak Palestina seperti Hamas, melainkan dilakukan bersama organisasi internasional. Kantor Media Gaza menyebut langkah tersebut sebagai upaya untuk melegitimasi pendudukan ilegal dan menghindari tanggung jawab hukum.

Situasi semakin genting setelah militer Israel kembali melancarkan serangan sejak pertengahan Maret, menyebabkan ribuan korban jiwa dan luka-luka. Lebih dari 50.000 warga Palestina telah meninggal dunia sejak Oktober 2023. Komunitas internasional dan PBB pun didesak untuk menolak rencana distribusi Israel dan menemukan jalur kemanusiaan yang adil serta aman.

OKI Kecam Serangan Israel ke Tenda Jurnalis di Gaza, Desak ICC dan UNESCO Bertindak

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan kecaman keras terhadap aksi militer Israel yang menyerang tenda jurnalis di Kota Khan Yunis, Gaza bagian selatan. Serangan tersebut menyebabkan satu jurnalis tewas dan melukai sejumlah lainnya. Dalam pernyataannya, OKI menilai tindakan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan pers dan sebagai upaya sistematis untuk membungkam kebenaran serta menutupi kejahatan yang dilakukan oleh pendudukan Zionis terhadap rakyat Palestina.

OKI menyebut bahwa tindakan militer Israel ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pendudukan yang kejam, dengan tujuan mencegah suara para jurnalis mencapai dunia internasional dan mengaburkan fakta-fakta pelanggaran HAM. Sejak dimulainya agresi di Gaza, lebih dari 210 jurnalis dan pekerja media dilaporkan telah kehilangan nyawa, dan OKI menyatakan Israel sebagai pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas tragedi kemanusiaan ini.

OKI juga kembali menyerukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk segera menyelesaikan penyelidikan atas seluruh kejahatan yang dilakukan oleh pasukan Israel, termasuk serangan langsung terhadap jurnalis, penahanan sewenang-wenang, serta kekerasan fisik yang mereka alami saat menjalankan tugas. OKI mendesak UNESCO dan lembaga internasional lainnya agar mengambil langkah konkret dalam memastikan para pelaku kejahatan terhadap media diproses hukum serta memberikan perlindungan nyata bagi kebebasan pers di wilayah pendudukan Palestina. Semua tindakan ini harus dilakukan sesuai prinsip hukum humaniter internasional dan perjanjian global yang berlaku.

Israel Perintahkan Evakuasi Massal di Gaza Selatan, Serangan Mematikan Kembali Terjadi

Militer Israel kembali mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga sipil Palestina di Gaza Selatan, tepatnya di tiga wilayah di kota Khan Younis, pada Sabtu. Juru bicara militer, Avichay Adraee, menyatakan bahwa warga di Abasan, al-Qarara, dan Khuza’a harus segera meninggalkan rumah mereka karena daerah tersebut dikategorikan sebagai “zona tempur berbahaya.” Ia menginstruksikan agar warga bergerak menuju pusat penampungan di al-Mawasi, dengan alasan bahwa serangan roket berasal dari wilayah yang menjadi target tersebut.

Dalam pernyataan terpisah, militer Israel mengklaim telah menyerang lokasi peluncuran mortir di Khan Younis, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Pasukan Israel menyebut bahwa tiga tembakan mortir dilepaskan dari Gaza Selatan menuju posisi mereka di timur Khan Younis, namun tidak ada laporan mengenai korban dari pihak mereka.

Serangan terbaru ini terjadi setelah militer Israel melancarkan serangan udara mendadak di Jalur Gaza pada 18 Maret, yang menewaskan lebih dari 920 orang dan melukai lebih dari 2.000 lainnya. Serangan tersebut secara efektif menghancurkan gencatan senjata serta kesepakatan pertukaran tahanan yang sempat berlangsung pada Januari lalu.

Sejak Oktober 2023, konflik di Gaza telah menelan korban jiwa lebih dari 50.200 warga Palestina, dengan mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak. Selain itu, lebih dari 114.000 orang mengalami luka-luka akibat serangan militer Israel yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Situasi di Gaza semakin memburuk, dengan eskalasi kekerasan yang terus meningkat dan korban sipil yang semakin bertambah setiap harinya.

Krisis Kesehatan di Gaza Semakin Parah, Ribuan Pasien Kehilangan Akses Pengobatan

Situasi kesehatan di Jalur Gaza terus memburuk, dengan sebagian besar pasien tidak mendapatkan perawatan medis yang mereka perlukan akibat minimnya pasokan obat-obatan. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Barsh, menyatakan bahwa 80 persen pasien saat ini tidak bisa mengakses pengobatan yang seharusnya mereka terima. Kondisi rumah sakit semakin kritis karena kekurangan kebutuhan dasar, dan sistem kesehatan di wilayah tersebut diperkirakan akan semakin kolaps, dengan potensi korban jiwa yang terus meningkat setiap menitnya.

Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, al-Barsh juga menyoroti dampak serangan terbaru Israel yang telah mengakibatkan tewasnya 15 tenaga medis dan melukai puluhan lainnya. Selain itu, sedikitnya 15 rumah sakit mengalami kerusakan, sementara 23 ambulans dilaporkan tidak dapat beroperasi akibat serangan tersebut. Kondisi ini semakin memperburuk krisis kesehatan yang tengah melanda wilayah tersebut.

Israel melanjutkan operasi militernya di Gaza sejak Selasa pekan lalu sebagai respons terhadap penolakan Hamas untuk menyetujui rencana Amerika Serikat mengenai perpanjangan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Sebelumnya, gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang telah berlangsung sejak 19 Januari berakhir pada 1 Maret. Meskipun upaya mediasi sempat menunda pertempuran, pada 2 Maret Israel kembali memberlakukan larangan terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza serta mengancam akan meningkatkan tekanan terhadap Hamas. Ketegangan yang terus meningkat ini semakin memperburuk kondisi warga sipil, terutama dalam sektor kesehatan, yang kini berada di ambang kehancuran.

Tragedi di Gaza: Lima Staf UNRWA Tewas dalam Serangan Udara Israel

Lima anggota staf badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza. Insiden tragis ini dikonfirmasi langsung oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, pada Kamis (20/3). Dengan tambahan korban ini, jumlah staf UNRWA yang tewas sejak konflik berlangsung telah mencapai 284 orang. Para korban terdiri dari tenaga pengajar, tenaga medis, serta perawat yang selama ini berdedikasi melayani masyarakat rentan di wilayah tersebut.

Lazzarini mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi yang semakin memburuk, terutama karena serangan darat Israel yang terus berlanjut. Situasi ini semakin mempersulit pergerakan warga Gaza, mengingat militer Israel juga telah menutup akses di Jalan Salah al-Din, yang sebelumnya ditetapkan sebagai jalur evakuasi aman bagi penduduk Gaza yang ingin berpindah dari utara ke selatan.

Selain serangan yang menewaskan banyak orang, perintah evakuasi yang diberlakukan oleh Israel semakin memperparah penderitaan masyarakat Palestina. Puluhan ribu warga dipaksa untuk terus berpindah, banyak di antaranya telah mengalami pengungsian berulang kali sejak awal konflik. Lazzarini menggambarkan situasi ini sebagai mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi warga Gaza.

Dengan meningkatnya jumlah korban, ia menegaskan bahwa waktu untuk bertindak semakin menipis. Ia menyerukan perlunya perpanjangan gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera secara bermartabat, serta akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan bagi masyarakat yang terdampak. Sejak Selasa, lebih dari 700 warga Palestina telah menjadi korban jiwa akibat serangan udara Israel, sementara lebih dari 900 lainnya mengalami luka-luka.

AS Peringatkan Rusia Terkait Serangan Militer terhadap Houthi di Yaman

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, memberi tahu Menlu Rusia, Sergei Lavrov, mengenai operasi militer yang dilakukan AS terhadap kelompok Houthi di Yaman. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menyatakan bahwa Rubio menegaskan serangan kelompok yang didukung Iran tersebut terhadap kapal-kapal militer dan komersial AS di Laut Merah tidak akan dibiarkan begitu saja.

Dalam percakapan tersebut, kedua menlu juga membahas langkah-langkah lanjutan setelah pertemuan mereka di Arab Saudi. Keduanya sepakat untuk terus berupaya memulihkan komunikasi antara Washington dan Moskow guna menghindari eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut.

Militer AS baru-baru ini melancarkan serangan udara ke posisi kelompok Houthi di Yaman, menewaskan sedikitnya 19 orang. Presiden AS, Donald Trump, memperingatkan bahwa serangan lanjutan akan dilakukan jika Houthi terus menyerang kapal-kapal dagang di Laut Merah. Kelompok Houthi sendiri telah menyerang kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel sejak akhir 2023 menggunakan rudal dan pesawat nirawak. Serangan ini mereka klaim sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Kelompok Houthi sempat menghentikan serangannya ketika gencatan senjata antara Israel dan Hamas diumumkan. Namun, mereka kembali mengancam akan melanjutkan serangan jika Israel tetap memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza pada 2 Maret. Situasi ini meningkatkan ketegangan di kawasan dan berpotensi memperumit hubungan internasional antara negara-negara yang terlibat.

Ribuan Warga Palestina Ditahan dalam Eskalasi Militer Israel di Tepi Barat

Sepanjang Februari, pasukan Israel menangkap 762 warga Palestina dalam serangkaian operasi militer di berbagai wilayah pendudukan Tepi Barat. Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina melaporkan bahwa di antara mereka yang ditahan terdapat 19 perempuan dan 90 anak-anak. Selain itu, pasukan Israel juga meningkatkan interogasi langsung di lapangan dengan memeriksa ratusan warga Palestina di lokasi penangkapan. Tindakan ini semakin memperburuk kondisi keamanan dan menambah ketakutan di kalangan warga yang telah lama hidup di bawah tekanan militer.

Penangkapan ini terjadi di tengah operasi militer besar-besaran Israel di bagian utara Tepi Barat sejak 21 Januari 2025, yang telah menyebabkan kematian sedikitnya 65 warga Palestina serta memaksa ribuan lainnya meninggalkan rumah mereka. Banyak dari mereka yang mengungsi menghadapi kondisi sulit, dengan akses terbatas terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Serangan ini semakin memperparah situasi kemanusiaan di wilayah tersebut, yang telah lama dilanda ketidakstabilan akibat kebijakan pendudukan Israel.

Data dari otoritas Palestina menunjukkan bahwa Israel kini menahan lebih dari 9.500 warga Palestina di berbagai penjara, termasuk 1.555 tahanan dari Jalur Gaza. Para tahanan ini menghadapi kondisi yang buruk, dengan laporan tentang penyiksaan, kurangnya akses ke pengacara, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Organisasi hak asasi manusia terus mengecam tindakan Israel, menekankan bahwa penahanan massal ini merupakan bagian dari kebijakan represif terhadap warga Palestina.

Situasi di Tepi Barat semakin memanas sejak Israel memulai agresinya terhadap Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023. Serangan yang terus berlanjut menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk sipil, dengan ribuan rumah hancur dan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat bahwa hingga kini sedikitnya 930 warga Palestina tewas dan hampir 7.000 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tentara dan pemukim ilegal Israel. Kekerasan terhadap warga sipil ini mendapat kecaman dari berbagai pihak internasional, tetapi respons dunia terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi masih dinilai lemah.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina merupakan tindakan ilegal dan mendesak Israel untuk mengosongkan seluruh permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Namun, hingga saat ini, Israel terus mengabaikan putusan tersebut dan tetap melakukan ekspansi permukiman ilegalnya. Sikap ini semakin meningkatkan ketegangan, dengan Palestina dan komunitas internasional terus mendesak adanya intervensi yang lebih tegas untuk menghentikan kebijakan pendudukan dan agresi militer yang dilakukan oleh Israel.

Di tengah situasi yang memburuk, warga Palestina terus berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka meski menghadapi tekanan yang semakin besar. Solidaritas internasional pun terus berkembang, dengan berbagai aksi protes dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran global terhadap penderitaan rakyat Palestina. Namun, tanpa langkah nyata dari komunitas internasional, konflik ini diperkirakan akan terus berlanjut dan semakin memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan tersebut.

Hamas Tegaskan Tidak Akan Terlibat dalam Administrasi Gaza Pascaperang

Hamas menegaskan bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam pengaturan administratif di Jalur Gaza setelah perang, dengan syarat bahwa pengaturan tersebut didasarkan pada kesepakatan nasional. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menekankan bahwa masa depan Gaza harus ditentukan melalui konsensus internal, bukan campur tangan pihak eksternal. Hamas, katanya, tidak memiliki kepentingan untuk terlibat dalam pemerintahan pascaperang dan akan mendukung setiap kesepakatan yang memungkinkan rekonstruksi Gaza secara serius.

Qassem juga menyoroti pentingnya rekonstruksi guna menyelamatkan rakyat Gaza dari kehancuran akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Hamas, menurutnya, tidak akan menjadi hambatan bagi kesepakatan yang dicapai melalui konsensus nasional untuk membangun kembali wilayah tersebut. Sebelumnya, pada Desember, Hamas telah menerima usulan dari Mesir terkait pembentukan komite komunitas yang akan bertugas mengelola Gaza setelah perang berakhir.

Mesir sendiri akan menggelar KTT darurat negara-negara Arab untuk membahas sikap bersama mengenai Palestina serta menyusun respons terhadap rencana Amerika Serikat terkait pemindahan penduduk Gaza. Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya telah mengusulkan agar Gaza diambil alih dan dijadikan destinasi wisata, sebuah gagasan yang mendapat kecaman luas dari dunia Arab dan komunitas internasional karena dinilai sebagai upaya pembersihan etnis.

Sejak Oktober 2023, konflik brutal di Gaza telah menewaskan hampir 48.400 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 111.000 orang mengalami luka-luka. Gempuran Israel sempat terhenti sementara melalui kesepakatan gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari, tetapi kembali berlanjut setelah Tel Aviv menolak negosiasi tahap kedua dengan Hamas. Israel juga menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada 2 Maret, semakin memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.