Sidang ke-38 Joint Border Committee (JBC) antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (PNG) menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan pengelolaan kawasan perbatasan. Pertemuan ini berlangsung dari 18 hingga 20 Desember 2024 dan dihadiri oleh delegasi dari kedua negara yang membahas berbagai isu strategis terkait kerjasama bilateral.
Sidang dibuka oleh Dr. Amran, Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yang memimpin delegasi Indonesia, serta Philip Leo, Sekretaris Departemen Urusan Provinsi dan Pemerintahan Lokal PNG. Pembukaan ini menandakan komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan di kawasan perbatasan. Ini menunjukkan bahwa dialog antar pemerintah sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Dalam sidang ini, berbagai isu strategis terkait pengelolaan perbatasan menjadi fokus utama, termasuk keamanan, perdagangan lintas batas, dan pengembangan infrastruktur. Delegasi membahas hasil dari sub-sub komite JBC yang telah melakukan pertemuan sebelumnya, termasuk masalah keamanan di daerah perbatasan. Ini mencerminkan pentingnya kolaborasi untuk menangani isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.
Salah satu poin penting dalam sidang adalah peninjauan kembali kerjasama bilateral yang telah ada antara kedua negara. Hal ini mencakup revisi terhadap penggunaan pass lintas batas dan perdagangan tradisional yang melibatkan masyarakat di daerah perbatasan. Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan kerjasama dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perubahan situasi sangat diperlukan dalam kerjasama internasional.
Delegasi juga membahas usulan pembangunan pos lintas batas dan infrastruktur lainnya yang dapat mendukung kegiatan ekonomi di daerah perbatasan. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan memperkuat hubungan antara masyarakat kedua negara. Ini mencerminkan bahwa investasi dalam infrastruktur adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
Kedua negara sepakat untuk meningkatkan komitmen terhadap keamanan bersama di kawasan perbatasan. Hal ini termasuk penanganan aktivitas ilegal dan pelanggaran wilayah yang sering terjadi di daerah tersebut. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan keamanan di perbatasan dapat terjaga dengan lebih baik. Ini menunjukkan bahwa keamanan adalah prioritas utama dalam kerjasama bilateral.
Dengan berlangsungnya Sidang JBC ke-38, semua pihak kini diajak untuk mendukung upaya bersama Indonesia dan Papua Nugini dalam meningkatkan pengelolaan kawasan perbatasan. Keberhasilan dalam mencapai kesepakatan akan sangat bergantung pada komitmen kedua negara untuk terus berkolaborasi demi kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Melalui kerjasama yang erat, diharapkan hubungan antara kedua negara dapat semakin harmonis dan saling menguntungkan.