Pada Rabu, 22 Januari 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani sebuah perintah eksekutif yang mengembalikan status kelompok militan Houthi yang berbasis di Yaman sebagai “Organisasi Teroris Asing” (Foreign Terrorist Organization/FTO). Langkah ini membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Joe Biden empat tahun sebelumnya, yang menghapus Houthi dari daftar tersebut. Dengan perintah eksekutif ini, Trump mengembalikan kebijakan yang pernah diberlakukannya pada masa akhir masa jabatan pertamanya.
Gedung Putih menyatakan dalam sebuah lembar fakta bahwa kebijakan Biden yang dianggap lemah telah memberikan dampak negatif, termasuk serangkaian serangan dari Houthi terhadap kapal perang Angkatan Laut AS, yang terjadi puluhan kali. Selain itu, kelompok tersebut juga dilaporkan menyerang infrastruktur sipil di negara-negara mitra dan menyerang kapal-kapal komersial yang melewati Selat Bab al-Mandeb lebih dari 100 kali. Pemerintahan Trump menganggap tindakan ini sebagai bukti bahwa kebijakan sebelumnya tidak efektif dalam menghadapi ancaman dari Houthi.
Sebagai bagian dari perintah eksekutif ini, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, diberikan arahan untuk memberikan rekomendasi agar penetapan FTO terhadap Houthi mulai berlaku dalam waktu 30 hari. Selain itu, Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) diinstruksikan untuk mengakhiri hubungan dengan entitas yang memberikan dana kepada Houthi atau yang mendukung kelompok tersebut, sambil tetap mengabaikan tindakan terorisme dan pelanggaran yang dilakukan oleh Houthi.
Dengan keputusan ini, pemerintah AS berharap dapat memperkuat upaya internasional dalam memerangi terorisme dan memastikan bahwa kelompok teroris seperti Houthi tidak mendapatkan dukungan atau sumber daya dari pihak manapun.
