JD Vance: Ukraina Sulit Menang, Trump Klaim Perang Bisa Dihindari

Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menyatakan bahwa Ukraina tidak memiliki peluang untuk menang dalam konfliknya dengan Rusia, seperti yang telah terlihat sejak perang dimulai tiga tahun lalu. Menurutnya, situasi ini tidak akan terjadi jika Donald Trump masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada saat itu.

“Selama tiga tahun, Presiden Trump dan saya telah menyampaikan dua pandangan utama: pertama, perang ini tidak akan pecah jika Presiden Trump masih memimpin; kedua, baik Eropa, pemerintahan Biden, maupun Ukraina tidak memiliki jalan yang jelas menuju kemenangan,” tulis Vance melalui akun media sosial X pada Kamis.

Vance menekankan bahwa Washington sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap kedua pihak dalam konflik ini. Namun, ia menilai bahwa kebijakan pemerintahan Biden yang membiarkan perang terus berlanjut hanya akan berdampak negatif bagi semua pihak, termasuk Eropa dan Amerika Serikat sendiri.

Sementara itu, Donald Trump juga mengkritik Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, atas cara kepemimpinannya dalam menghadapi perang dengan Rusia.

“Saya menyayangi Ukraina, tetapi Zelenskyy telah melakukan pekerjaan yang buruk. Negaranya hancur, dan jutaan orang meninggal sia-sia. Anda tidak bisa mengakhiri perang tanpa berbicara dengan kedua belah pihak. Selama tiga tahun ini, mereka bahkan tidak mencoba untuk berbicara,” ujar Trump.

Trump juga menekankan pentingnya segera mencapai gencatan senjata demi mengembalikan stabilitas di Eropa dan Timur Tengah. Pernyataan ini ia sampaikan dalam sebuah pertemuan puncak investasi asing yang digelar di Miami.

Kekuatan Baterai LFP Meningkat, Menggulingkan Nikel di Pasar Dunia

Baterai berbasis lithium iron phosphate (LFP) semakin meraih perhatian besar di pasar global, khususnya untuk kendaraan listrik (EV). Teknologi ini dipandang memiliki prospek cerah, dengan permintaan yang terus meningkat, bahkan hampir menyaingi baterai berbasis nikel, yang selama ini menjadi favorit banyak negara besar. Jessica Hanafi, pendiri dan Kepala PT Life Cycle Indonesia, menekankan bahwa baterai LFP kini sedang berkembang pesat di seluruh dunia, bahkan hampir menggeser dominasi baterai berbasis nikel, terutama di China.

“Meski baterai berbasis nikel masih banyak digunakan di Eropa dan Amerika, tren global kini lebih condong ke LFP,” kata Jessica dalam sebuah diskusi kebijakan yang diadakan oleh Low Carbon Development Indonesia dan disiarkan secara daring pada Kamis (20/2/2025). Menurut laporan Badan Energi Internasional (IEA), meskipun permintaan baterai berbasis nikel masih memimpin, peningkatan permintaan untuk baterai LFP sangat signifikan sejak 2021 hingga 2023.

Salah satu alasan utama yang mendorong lonjakan permintaan LFP adalah harga baterai ini yang lebih terjangkau dibandingkan teknologi lainnya. Dengan harga yang lebih murah, LFP menjadi pilihan lebih banyak produsen kendaraan listrik. Di sisi lain, Indonesia yang merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku untuk baterai berbasis nikel, namun perkembangan baterai LFP menuntut adanya perhatian lebih terhadap perubahan pasar.

Jessica menambahkan bahwa peningkatan permintaan LFP perlu menjadi perhatian serius bagi pembuat kebijakan Indonesia. Menurutnya, Indonesia harus mengantisipasi potensi ancaman terhadap pasar baterai berbasis nikel seiring dengan pergeseran tren menuju teknologi LFP. “Ini adalah momen penting untuk merencanakan strategi, kita perlu bergerak cepat ke arah ini,” ujarnya.

Selain itu, untuk menjaga daya saing, industri baterai berbasis nikel di Indonesia perlu fokus pada pengurangan biaya produksi, serta mengeksplorasi penerapan teknologi LFP sebagai alternatif. Jessica juga menekankan perlunya diversifikasi produksi baterai untuk mengurangi risiko pasar yang semakin tidak pasti. Sebagai respons terhadap hal ini, para pemangku kebijakan di Indonesia perlu mulai berinvestasi dalam teknologi LFP untuk menjaga kestabilan industri baterai dan mempersiapkan pasar domestik.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, juga mengungkapkan pentingnya pemerintah untuk mempertimbangkan skenario alternatif. “Selain mengembangkan industri nikel untuk baterai, kita juga harus berpikir tentang investasi dalam teknologi LFP. LFP bisa menjadi pilihan kedua yang sangat potensial,” ujar Faisal.

Perubahan tren dalam industri baterai kendaraan listrik ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu berpikir lebih jauh ke depan untuk memastikan posisi strategisnya di pasar global. Jika pemerintah dan pelaku industri dapat segera merespons, Indonesia memiliki peluang besar untuk beradaptasi dengan teknologi terbaru, menjaga daya saing, dan terus berperan dalam transisi global menuju kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

Krisis Kemanusiaan Gaza: Israel Batasi Alat Berat, Evakuasi dan Pemulihan Terhambat

Israel hanya mengizinkan enam unit alat berat berukuran kecil untuk membersihkan reruntuhan di Jalur Gaza, sementara ratusan alat berat lain yang sangat dibutuhkan masih dilarang masuk. Akibatnya, upaya pemulihan di wilayah yang hancur akibat serangan Israel mengalami hambatan serius.

Ismail Thawabteh, Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza, menyatakan bahwa beberapa alat berat yang diizinkan masuk bahkan dalam kondisi rusak dan memerlukan perbaikan serta suku cadang. Sementara itu, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar, dengan perkiraan 500 unit alat berat diperlukan, termasuk buldoser, ekskavator, dan derek untuk membersihkan puing-puing, membuka jalan, serta mengevakuasi ribuan jenazah yang masih tertimbun.

Thawabteh menyoroti bahwa keterbatasan ini memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Ia juga mengkritik keputusan Israel, yang dianggapnya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan warga sipil di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Hamas tengah berupaya menekan Israel melalui mediator dari Qatar dan Mesir agar mematuhi komitmen gencatan senjata yang telah disepakati. Gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari itu sejenak menghentikan konflik yang telah merenggut lebih dari 48.300 nyawa warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur di Gaza.

Sementara itu, pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresinya di wilayah tersebut.

Paus Fransiskus Selesaikan Urusan Penting di Vatikan Sebelum Sakit

Kesehatan Paus Fransiskus kini menjadi perhatian besar setelah ia dilarikan ke Rumah Sakit Gemelli di Roma pada Jumat, 14 Februari 2025, akibat kondisi pneumonia parah yang telah berkembang menjadi infeksi polimikroba. Laporan resmi dari The Holy See yang dikutip oleh Politico pada Senin, 17 Februari 2025, mengungkapkan bahwa masalah kesehatan Paus semakin serius, hingga memaksanya untuk membatalkan sejumlah kegiatan rutin, termasuk doa Angelus yang biasa ia pimpin setiap pagi. Dua sumber yang dekat dengan situasi tersebut menyatakan bahwa Paus Fransiskus telah merasakan rasa sakit yang sangat berat dalam beberapa waktu terakhir akibat kondisi medis ini.

Sebagai tindakan medis, tim dokter yang menangani Paus di Rumah Sakit Gemelli telah merekomendasikan agar ia menghindari aktivitas publik untuk mendukung proses pemulihan. Sebelum kondisi kesehatannya memburuk, Paus Fransiskus terlihat mempercepat beberapa keputusan penting di Vatikan, menunjukkan dedikasi dan kewaspadaan dalam mengelola pemerintahan Gereja.

Salah satu langkah yang diambil oleh Paus adalah perpanjangan masa jabatan Kardinal Giovanni Battista Re sebagai dekan Dewan Kardinal pada 6 Februari 2025. Keputusan tersebut berperan besar dalam mempersiapkan pertemuan rahasia yang akan menentukan pemilihan paus berikutnya, menegaskan pentingnya persiapan dalam masa-masa penuh ketidakpastian ini. Sebagai tambahan, Paus Fransiskus bahkan sempat bercanda bahwa Kardinal Re akan memperlakukan dirinya dengan lebih baik daripada kandidat lainnya, yang menyiratkan hubungan baik antara keduanya.

Di tengah kondisi kesehatan yang semakin menantang, Paus juga mengambil langkah-langkah reformasi di Vatikan dengan menunjuk Suster Raffaella Petrini sebagai gubernur wanita pertama di Vatican City. Penunjukan ini, yang akan dimulai pada 1 Maret 2025, direncanakan lebih cepat dari perkiraan semula, dan menariknya, pengumuman ini terjadi menjelang masa pensiun Kardinal Fernando Vergez Alzaga, yang akan berusia 80 tahun pada hari yang sama. Menandai akhir dari masa jabatan gubernur saat ini, penunjukan Petrini semakin menegaskan arah reformasi yang ingin diterapkan oleh Paus.

Langkah-langkah strategis ini menunjukkan bagaimana Paus Fransiskus, meskipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan, terus berusaha memastikan kelancaran proses administratif di Vatikan, sekaligus meninggalkan warisan penting dalam bentuk reformasi dan pembaruan kepemimpinan. Dengan segala tantangan yang dihadapi, keputusan-keputusan ini tetap menunjukkan komitmen Paus untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan gereja, bahkan dalam masa-masa sulit.

Hamas Sepakati Pembebasan Sandera Israel dan Pertukaran Tahanan Palestina

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengumumkan akan membebaskan enam sandera Israel dan menyerahkan empat jenazah sandera dalam pekan ini. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tahanan dengan Israel yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pemimpin Hamas di Gaza, Khalil Al-Hayya, menyatakan bahwa enam sandera tersebut akan dibebaskan pada Sabtu mendatang, sedangkan empat jenazah sandera, termasuk anggota keluarga Bibas, akan diserahkan pada Kamis.

“Sesuai perjanjian tahap pertama kesepakatan Gaza, enam sandera Israel akan dibebaskan pada Sabtu,” ujar Al-Hayya dalam pidatonya.

Dua di antara sandera yang akan dibebaskan adalah Hisham al-Sayed dan Avera Mengistu. Hamas juga berencana menyerahkan jenazah sandera lainnya dalam pekan berikutnya sebagai bagian dari perjanjian tersebut.

Menurut Al-Hayya, jumlah total sandera Israel yang akan dibebaskan dalam fase pertama kesepakatan ini mencapai 33 orang, yang terdiri dari 25 sandera hidup serta delapan jenazah sandera.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya berkelanjutan Hamas dalam memastikan keberhasilan gencatan senjata serta membuka peluang negosiasi tahap kedua melalui mediasi.

Sementara itu, Israel telah membebaskan 1.135 tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan. Pekan depan, pemerintah Israel juga dijadwalkan akan membebaskan tambahan 502 tahanan Palestina untuk melanjutkan proses pertukaran tahanan yang telah disepakati.

Kesepakatan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan di Gaza serta menjadi langkah awal menuju solusi damai yang lebih berkelanjutan di kawasan tersebut.

Chernobyl Diserang? Rusia Sangkal & Tuding Ukraina Bermain Kotor

Pemerintah Rusia membantah tuduhan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang menyebut serangan drone Moskow telah menyebabkan kerusakan pada struktur pelindung di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Chernobyl. Rusia menilai pernyataan tersebut sebagai provokasi yang disengaja dari Kyiv.

“Insiden di confinement shelter PLTN Chernobyl jelas merupakan kelanjutan dari tindakan sembrono dan kriminal yang dilakukan oleh rezim Kyiv, yang sepenuhnya menyadari konsekuensi dari tindakannya,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataan resmi yang dirilis Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Klaim Ukraina dan Rekaman CCTV

Pekan lalu, Zelensky menuding bahwa sebuah drone tempur Rusia dengan hulu ledak berkekuatan tinggi telah menghantam struktur pelindung beton dan baja di reaktor nomor 4 PLTN Chernobyl. Struktur tersebut dirancang untuk membatasi paparan radiasi dari bencana nuklir yang terjadi pada 1986.

“Kami telah berulang kali memperingatkan tentang kemungkinan provokasi dari Kyiv, dan sayangnya, kekhawatiran kami kembali terbukti,” tegas Zakharova.

Ia juga menambahkan bahwa serangkaian insiden seperti ini semakin menunjukkan bahwa teknologi nuklir yang berada dalam kendali pemerintahan Zelensky dapat menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Zelensky sebelumnya mengunggah rekaman CCTV yang memperlihatkan ledakan terjadi di bagian samping struktur pelindung reaktor Chernobyl. Video yang tercatat pada Jumat (14/2) dini hari, sekitar pukul 02.00 waktu setempat, juga menunjukkan kobaran api kecil serta kerusakan berupa lubang di bagian atap. Dalam rekaman tersebut, terlihat pula petugas pemadam kebakaran yang berusaha mengendalikan api di lokasi kejadian.

Respon IAEA dan Situasi di PLTN Chernobyl

Meskipun mengalami kerusakan, Zelensky menegaskan bahwa tingkat radiasi di sekitar PLTN Chernobyl tetap stabil dan tidak mengalami peningkatan akibat serangan tersebut.

Sementara itu, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) juga mengonfirmasi adanya ledakan di sekitar lokasi, tetapi memastikan bahwa level radiasi di dalam maupun di luar area PLTN tetap berada dalam batas normal.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, IAEA telah menempatkan tim pemantau di Chernobyl untuk mengawasi kondisi keamanan fasilitas nuklir tersebut. Lembaga ini berkali-kali mengingatkan bahwa pertempuran di sekitar PLTN bisa memicu risiko besar, tidak hanya bagi Ukraina, tetapi juga bagi kawasan sekitarnya.

Hingga kini, ketegangan antara Rusia dan Ukraina terkait keamanan fasilitas nuklir masih menjadi perhatian dunia internasional. Moskow dan Kyiv terus saling tuduh terkait insiden terbaru ini, sementara IAEA berupaya memastikan bahwa keselamatan nuklir tetap menjadi prioritas utama di tengah konflik yang belum mereda.

Raja Abdullah II Tegaskan Penolakan Pemindahan Warga Palestina, Serukan Solusi Dua Negara

Raja Yordania, Abdullah II, menegaskan penolakan tegas terhadap pemindahan paksa warga Palestina dalam sebuah pertemuan dengan pensiunan militer di Royal Hashemite Court pada Senin (17/2). Dalam pernyataannya, Raja Abdullah II menegaskan bahwa selama 25 tahun terakhir, ia telah secara konsisten menolak pemindahan paksa, pemukiman kembali, dan pencarian tanah air alternatif untuk Palestina. Ia mengkritik pihak-pihak yang meragukan sikapnya dalam isu ini.

Selain itu, Raja Yordania menekankan perlunya de-eskalasi di Tepi Barat dan menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan jalan satu-satunya menuju perdamaian yang adil dan stabilitas kawasan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan serta stabilitas Yordania dan melindungi rakyatnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya pembangunan kembali Gaza tanpa mengusir warga Palestina yang berada di Gaza dan Tepi Barat.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengundang Raja Abdullah II ke Gedung Putih, di mana Trump kembali menyatakan rencananya untuk merelokasi warga Gaza dan menjadikan wilayah tersebut sebagai kawasan wisata yang dikelola oleh AS. Gencatan senjata di Gaza telah diberlakukan sejak 19 Januari, menghentikan sementara perang Israel yang telah menyebabkan hampir 48.300 korban jiwa dari pihak Palestina dan menghancurkan wilayah tersebut.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang di Gaza. Sementara itu, Israel juga menghadapi tuntutan kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perangnya di Gaza.

Netanyahu Menolak Bantuan Kemanusiaan Masuk Gaza Meski Ada Gencatan Senjata

Benjamin Netanyahu, Pemimpin Israel, menolak memberikan izin untuk memasukkan bantuan berupa rumah mobil dan alat berat ke Jalur Gaza meskipun telah tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Laporan media pada Minggu, yang dikutip dari penyiaran publik KAN, mengungkapkan bahwa Netanyahu menahan izin bagi alat berat untuk membersihkan reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan militer Israel di Gaza. Keputusan ini menambah ketegangan dalam situasi kemanusiaan yang semakin memprihatinkan di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Palestina menuding Israel telah melanggar protokol kemanusiaan yang disepakati dalam gencatan senjata. Israel dianggap menahan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan, seperti tenda, rumah mobil, dan alat berat untuk membersihkan reruntuhan yang mengancam keselamatan warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal akibat agresi militer Israel.

Gaza saat ini berada dalam kondisi yang sangat hancur setelah serangan Israel, yang menyebabkan ribuan warga Palestina kehilangan rumah mereka. Pada Sabtu lalu, kelompok perlawanan Palestina, Hamas, melepaskan tiga sandera Israel setelah memperoleh jaminan dari mediator bahwa bantuan kemanusiaan, termasuk rumah mobil dan alat berat, akan diizinkan masuk ke Gaza.

Selama tahap pertama gencatan senjata yang dimediasi, sebanyak 19 warga Israel dan lima pekerja Thailand yang disandera oleh Hamas dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Sebagai imbalannya, Israel juga melepaskan 1.135 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Konflik yang berlangsung telah memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza, dan keputusan Netanyahu semakin mempersulit upaya bantuan bagi para korban.

Thailand & 5 Negara Lain Berkolaborasi dalam Proyek ‘6 Negara, 1 Tujuan’

Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, mengajukan inisiatif “Enam Negara, Satu Tujuan” yang bertujuan memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat wisata global. Program ini bertujuan untuk mempermudah akses bagi wisatawan internasional serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di enam negara yang tergabung dalam kerja sama tersebut.

Menurut laporan The Star, Minggu (16/2/2025), Paetongtarn menyatakan bahwa inisiatif ini akan difokuskan pada peningkatan konektivitas antarnegara, kemudahan lintas batas, serta kampanye promosi wisata yang lebih terkoordinasi. Enam negara yang terlibat dalam rencana ini adalah Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Tak hanya itu, Thailand juga berencana mengundang Singapura untuk bergabung dalam kerja sama ini.

Meningkatkan Daya Tarik Wisata ASEAN

Paetongtarn menegaskan bahwa inisiatif ini memiliki potensi besar dalam menarik lebih banyak wisatawan dari luar kawasan ASEAN. Dengan skema ini, wisatawan akan lebih mudah menjelajahi beberapa negara dalam satu perjalanan, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan serta memperpanjang durasi tinggal mereka di kawasan tersebut.

“Saya yakin ada peluang besar untuk memperkuat kerja sama di bidang pariwisata, yang merupakan sektor utama dalam membangun konektivitas ekonomi dan budaya di kawasan kita. Dengan skema ‘Enam Negara, Satu Tujuan’, kita dapat menjadikan ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal yang mudah diakses,” ujarnya.

Paetongtarn optimistis program ini akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta mendorong persinggahan yang lebih lama di enam negara peserta. Dengan begitu, setiap negara dapat menikmati manfaat ekonomi dari sektor pariwisata yang lebih terintegrasi.

Kolaborasi Infrastruktur dan Kebijakan Bebas Visa

Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan, Thailand dan Malaysia diharapkan dapat menjadi pemimpin dalam implementasi inisiatif ini. Paetongtarn menekankan bahwa keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada pengembangan infrastruktur lintas batas yang lebih baik, seperti jaringan jalan, kereta api, dan konektivitas udara.

“Kami akan mengembangkan infrastruktur perjalanan lintas batas yang lebih baik, mulai dari perbaikan jalan raya, penghubungan jalur kereta api, hingga kebijakan bebas visa untuk perjalanan multinegara,” jelasnya.

Selain itu, Thailand juga tengah menjalin diskusi dengan negara-negara peserta lainnya, termasuk Malaysia, Kamboja, dan Vietnam, untuk merancang strategi implementasi yang efektif.

“Saat ini, tim perwakilan Thailand sedang berdiskusi dengan mitra kami di Malaysia, Kamboja, dan Vietnam untuk memajukan rencana ini,” tambahnya.

Sebagai putri dari mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, Paetongtarn ingin memastikan bahwa kebijakan ini dapat segera diwujudkan demi meningkatkan daya saing sektor pariwisata ASEAN di kancah global.

Dengan adanya program “Enam Negara, Satu Tujuan”, ASEAN diharapkan dapat menjadi destinasi yang lebih menarik, mudah diakses, dan menawarkan pengalaman wisata yang lebih menyeluruh bagi wisatawan internasional.

Eskalasi Konflik: Tentara Israel Gerebek Nablus, Bentrokan Bersenjata Pecah di Tepi Barat

Pasukan Israel melancarkan operasi penggerebekan di rumah-rumah warga Palestina di Kota Nablus, wilayah pendudukan Tepi Barat bagian utara, pada Jumat dini hari. Aksi ini memicu pertempuran sengit antara pejuang Palestina dan militer Israel, terutama di sekitar kamp pengungsi Askar dan Balata di timur kota.

Menurut keterangan saksi mata yang dikutip oleh Anadolu, pasukan Israel memasuki Nablus dari berbagai arah, melakukan penggeledahan di sejumlah rumah warga Palestina. Konfrontasi bersenjata pun tak terhindarkan, dengan kelompok-kelompok perlawanan Palestina seperti Saraya al-Quds (sayap militer Jihad Islam) dan Brigade Martir Al-Aqsa (berafiliasi dengan Fatah) mengklaim keterlibatan dalam baku tembak serta penggunaan bahan peledak terhadap pasukan Israel.

Setelah melakukan operasi militer selama enam jam, tentara Israel akhirnya menarik diri dari Nablus. Namun, serangan di wilayah Tepi Barat utara, terutama di Jenin dan Tulkarem, terus berlangsung sejak 21 Januari. Eskalasi ini telah menyebabkan lebih dari 30 warga Palestina tewas, ribuan orang mengungsi, serta kehancuran infrastruktur yang meluas.

Gelombang kekerasan di Tepi Barat meningkat setelah perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza pada 19 Januari. Hingga kini, lebih dari 48.200 warga Palestina dilaporkan tewas akibat agresi Israel di wilayah tersebut. Sementara itu, di seluruh Tepi Barat, sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023, lebih dari 912 warga Palestina telah kehilangan nyawa akibat tindakan militer dan serangan pemukim ilegal Israel.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan bahwa pendudukan Israel di tanah Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun dinyatakan ilegal. ICJ juga menuntut agar semua pemukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi, memperkuat desakan internasional untuk mengakhiri penjajahan Israel di wilayah Palestina.