Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Suriah, Geir Pedersen, mengidentifikasi tujuh tantangan utama yang harus diatasi oleh pemerintahan baru Suriah demi mencapai stabilitas. Dalam konferensi pers di Damaskus pada Rabu (22/1), Pedersen menyebutkan bahwa integrasi kelompok-kelompok bersenjata ke dalam satu pasukan nasional menjadi prioritas utama.
Ia juga menyoroti tantangan signifikan lainnya, termasuk masalah di timur laut Suriah yang melibatkan konflik antara kelompok yang didukung Turkiye dan kelompok Kurdi yang mendapat dukungan Amerika Serikat. Selain itu, perlindungan bagi seluruh warga Suriah, transisi politik yang mencakup penyusunan konstitusi baru dan pemilihan umum bebas, keadilan transisional, penghapusan sanksi ekonomi, serta kehadiran Israel, menjadi hambatan yang harus segera diatasi.
Pedersen menekankan pentingnya transisi politik yang inklusif, dengan menempatkan masyarakat Suriah sebagai pemimpin utama proses tersebut. Menurutnya, keberhasilan transisi ini hanya dapat dicapai jika rekonstruksi ekonomi berjalan seiring dengan penghapusan sanksi internasional.
Ia juga menyoroti perlunya dukungan internasional untuk mempercepat proses negosiasi terkait pencabutan sanksi, meskipun pembicaraan dengan pemerintah Amerika Serikat mungkin memerlukan waktu yang cukup panjang.
Di sisi lain, Pedersen memperingatkan bahwa konflik yang terus berlanjut di wilayah timur laut Suriah, terutama antara pemerintah baru dan kelompok bersenjata lokal, hanya akan memperburuk situasi. Untuk itu, PBB menyatakan kesiapannya membantu Suriah dalam proses transisi dan mendorong kerja sama internasional untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.