Thailand & 5 Negara Lain Berkolaborasi dalam Proyek ‘6 Negara, 1 Tujuan’

Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, mengajukan inisiatif “Enam Negara, Satu Tujuan” yang bertujuan memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat wisata global. Program ini bertujuan untuk mempermudah akses bagi wisatawan internasional serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di enam negara yang tergabung dalam kerja sama tersebut.

Menurut laporan The Star, Minggu (16/2/2025), Paetongtarn menyatakan bahwa inisiatif ini akan difokuskan pada peningkatan konektivitas antarnegara, kemudahan lintas batas, serta kampanye promosi wisata yang lebih terkoordinasi. Enam negara yang terlibat dalam rencana ini adalah Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Tak hanya itu, Thailand juga berencana mengundang Singapura untuk bergabung dalam kerja sama ini.

Meningkatkan Daya Tarik Wisata ASEAN

Paetongtarn menegaskan bahwa inisiatif ini memiliki potensi besar dalam menarik lebih banyak wisatawan dari luar kawasan ASEAN. Dengan skema ini, wisatawan akan lebih mudah menjelajahi beberapa negara dalam satu perjalanan, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan serta memperpanjang durasi tinggal mereka di kawasan tersebut.

“Saya yakin ada peluang besar untuk memperkuat kerja sama di bidang pariwisata, yang merupakan sektor utama dalam membangun konektivitas ekonomi dan budaya di kawasan kita. Dengan skema ‘Enam Negara, Satu Tujuan’, kita dapat menjadikan ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal yang mudah diakses,” ujarnya.

Paetongtarn optimistis program ini akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta mendorong persinggahan yang lebih lama di enam negara peserta. Dengan begitu, setiap negara dapat menikmati manfaat ekonomi dari sektor pariwisata yang lebih terintegrasi.

Kolaborasi Infrastruktur dan Kebijakan Bebas Visa

Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan, Thailand dan Malaysia diharapkan dapat menjadi pemimpin dalam implementasi inisiatif ini. Paetongtarn menekankan bahwa keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada pengembangan infrastruktur lintas batas yang lebih baik, seperti jaringan jalan, kereta api, dan konektivitas udara.

“Kami akan mengembangkan infrastruktur perjalanan lintas batas yang lebih baik, mulai dari perbaikan jalan raya, penghubungan jalur kereta api, hingga kebijakan bebas visa untuk perjalanan multinegara,” jelasnya.

Selain itu, Thailand juga tengah menjalin diskusi dengan negara-negara peserta lainnya, termasuk Malaysia, Kamboja, dan Vietnam, untuk merancang strategi implementasi yang efektif.

“Saat ini, tim perwakilan Thailand sedang berdiskusi dengan mitra kami di Malaysia, Kamboja, dan Vietnam untuk memajukan rencana ini,” tambahnya.

Sebagai putri dari mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, Paetongtarn ingin memastikan bahwa kebijakan ini dapat segera diwujudkan demi meningkatkan daya saing sektor pariwisata ASEAN di kancah global.

Dengan adanya program “Enam Negara, Satu Tujuan”, ASEAN diharapkan dapat menjadi destinasi yang lebih menarik, mudah diakses, dan menawarkan pengalaman wisata yang lebih menyeluruh bagi wisatawan internasional.

Pembebasan Lima Sandera Thailand di Gaza: Terima Kasih Kepada Mediator dan Dukungan Internasional

Pada hari Kamis, pemerintah Thailand mengonfirmasi pembebasan lima warganya yang telah disandera sejak Oktober 2023 di Gaza. Kementerian Luar Negeri Thailand mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada para mediator yang telah berperan penting dalam membebaskan sandera-sandera tersebut, dengan menyatakan apresiasi atas upaya mereka yang luar biasa. Konfirmasi pembebasan ini diterima melalui Kedutaan Besar Thailand di Tel Aviv.

Menurut kementerian, kelima sandera tersebut saat ini sedang dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pejabat dari Kedutaan Besar dan Kementerian Luar Negeri Thailand juga akan segera melakukan perjalanan untuk mendampingi mereka dan menghubungi keluarga mereka di Thailand. Operasi pembebasan ini dilaksanakan oleh Organisasi Intelijen Nasional Turki (MIT), yang bekerja atas instruksi langsung dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang terlibat aktif dalam upaya diplomatik untuk meredakan konflik di Gaza.

Pemerintah Thailand juga mengucapkan terima kasih kepada negara-negara seperti Qatar, Mesir, Iran, Turki, AS, dan negara-negara sahabat lainnya, serta kepada Komite Internasional Palang Merah yang telah memainkan peran kunci dalam pembebasan para sandera. Selain itu, Thailand menyampaikan apresiasi kepada Israel yang merawat para sandera dan memfasilitasi kembalinya mereka. Pemerintah Thailand juga menyerukan pembebasan segera sandera-sandera lainnya, termasuk seorang warga negara Thailand yang masih tertahan di Gaza.

Dalam perkembangan terpisah, Hamas juga membebaskan tiga sandera Israel dalam pertukaran ketiga yang dilakukan di bawah gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari. Gencatan senjata ini telah menghentikan kekerasan yang telah merenggut lebih dari 47.000 nyawa warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak, dan menyebabkan kehancuran besar di Gaza.

Thailand Bakal Selaraskan Kebijakan Cukai Kendaraan Dengan Tren Global

Pada 13 November 2024, pemerintah Thailand mengumumkan rencananya untuk menyelaraskan kebijakan cukai kendaraan dengan tren global yang semakin mengarah pada mobilitas ramah lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan tarif cukai kendaraan dengan emisi gas buang, dengan memberikan insentif lebih besar untuk kendaraan listrik dan rendah emisi, serta mengenakan cukai lebih tinggi untuk kendaraan berbahan bakar fosil. Langkah ini diambil untuk mendukung komitmen Thailand dalam mengurangi polusi udara dan mencapai target pengurangan emisi karbon.

Pemerintah Thailand juga berencana untuk meningkatkan cukai pada kendaraan yang menghasilkan polusi tinggi, terutama kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Cukai yang lebih tinggi ini bertujuan untuk mendorong konsumen beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan, seperti mobil listrik atau kendaraan hybrid. Dengan kebijakan ini, diharapkan ada pengurangan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, yang menjadi salah satu penyumbang terbesar polusi udara di negara tersebut.

Sebaliknya, kendaraan listrik (EV) dan hybrid akan mendapatkan insentif berupa pengurangan cukai atau bahkan pembebasan cukai untuk kendaraan dengan emisi rendah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga untuk mendorong perkembangan industri kendaraan listrik di Thailand. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Dengan adanya kebijakan cukai baru ini, industri otomotif Thailand diperkirakan akan mendapat dorongan signifikan, terutama bagi produsen kendaraan listrik. Beberapa perusahaan otomotif internasional yang sudah beroperasi di Thailand, seperti Tesla, Nissan, dan Toyota, diperkirakan akan lebih tertarik untuk memperkenalkan model-model kendaraan listrik mereka. Selain itu, langkah ini juga dapat mempercepat investasi dalam infrastruktur pengisian daya EV yang lebih luas di seluruh Thailand.

Kebijakan cukai kendaraan yang lebih berorientasi pada emisi gas buang ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah Thailand untuk memenuhi target pengurangan emisi karbon sesuai dengan kesepakatan global dalam Perjanjian Paris. Pemerintah Thailand juga ingin mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan memitigasi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan tren global yang semakin mengarah pada penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, terutama di negara-negara maju.

Langkah pemerintah Thailand ini disambut positif oleh berbagai kalangan, baik dari sektor lingkungan hidup maupun industri otomotif. Banyak pihak yang melihat kebijakan ini sebagai langkah yang tepat untuk mengurangi polusi udara di kota-kota besar Thailand, sekaligus mendorong peralihan ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Walaupun tantangan dalam transisi ini tetap ada, seperti biaya infrastruktur dan harga kendaraan listrik yang masih relatif tinggi, kebijakan ini diharapkan dapat membawa dampak positif jangka panjang bagi lingkungan dan perekonomian negara.