Tegas dan Kontroversial: Trump Ancam Hamas dengan Peringatan Keras

Kantor Informasi Pemerintah di Gaza merespons pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengancam Hamas, dengan menegaskan bahwa akar permasalahan sebenarnya adalah pendudukan Israel atas Palestina, bukan kelompok perlawanan di Gaza. Selame Maruf, dalam pernyataannya di platform X, menyatakan bahwa rakyat Palestina dan kelompok perlawanan tidak pernah menjadi masalah utama, melainkan pendudukan Israel yang terus berlangsung.

Maruf juga mengecam pernyataan Trump yang dianggapnya memberikan dukungan mutlak kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menuduh Trump memberi wewenang kepada Netanyahu untuk terus melakukan kekerasan terhadap 2,4 juta warga Palestina. Menurutnya, situasi yang terjadi di Tepi Barat dan Yerusalem merupakan bukti nyata dari kebijakan yang didukung oleh mantan presiden AS tersebut.

Sebelumnya, Trump mengeluarkan ultimatum keras kepada Hamas, menuntut pembebasan semua sandera yang ditahan di Gaza. Melalui unggahan di Truth Social, ia memperingatkan bahwa Hamas akan menghadapi konsekuensi besar jika tidak segera memenuhi tuntutannya. Ia juga berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada Israel, memastikan bahwa negara tersebut memiliki segala yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misinya.

Trump bahkan mengancam para pemimpin Hamas agar segera meninggalkan Gaza sebelum terlambat, menyebut peringatannya sebagai kesempatan terakhir bagi mereka. Ia juga mengaitkan masa depan rakyat Gaza dengan nasib para sandera, memperingatkan bahwa tidak akan ada masa depan cerah bagi mereka jika sandera tetap ditahan. Trump menutup pernyataannya dengan pesan keras, menegaskan bahwa jika tuntutannya tidak dipenuhi, akan ada konsekuensi berat yang menanti Hamas.

Rusia Sambut Perubahan Kebijakan Luar Negeri AS di Bawah Kepemimpinan Trump

Kremlin menyatakan bahwa kebijakan luar negeri pemerintahan AS yang baru di bawah Presiden Donald Trump sebagian besar sejalan dengan visi Rusia. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi pemerintah Rossiya-1 yang direkam pada Rabu dan dikutip oleh jurnalis Pavel Zarubin melalui Telegram. Peskov menyoroti bahwa perubahan cepat dalam kebijakan luar negeri AS mencerminkan pendekatan yang lebih selaras dengan Rusia.

Salah satu indikasi utama dari perubahan ini adalah hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada 24 Februari lalu terkait resolusi perdamaian di Ukraina, di mana baik Rusia maupun AS sama-sama memberikan suara menentang. Peskov menilai bahwa keputusan tersebut merupakan sesuatu yang sebelumnya sulit dibayangkan.

Mengenai prospek pemulihan hubungan antara Rusia dan AS, Peskov mengakui bahwa terdapat tantangan besar akibat kerusakan hubungan yang terjadi selama pemerintahan AS sebelumnya. Meskipun demikian, ia optimistis bahwa hubungan bilateral dapat dipulihkan dengan cepat jika ada kemauan politik dari kedua pemimpin, yakni Presiden Vladimir Putin dan Presiden Donald Trump.

Peskov juga menekankan bahwa meskipun ada banyak potensi kerja sama antara Moskow dan Washington, masyarakat tidak seharusnya mengharapkan hasil yang instan. Selain itu, Peskov mengomentari situasi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang hingga saat ini belum mengambil langkah nyata untuk berkomunikasi dengan Putin. Pernyataannya merujuk pada wawancara Macron dengan media Prancis, di mana ia menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk berdialog dengan Rusia di masa mendatang.

Trump Soroti Penundaan Pengiriman Bom ke Israel: Kontroversi dalam Hubungan AS-Israel

Pada Sabtu (25/1), Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan tanggapan tegas terkait penundaan pengiriman senjata oleh pemerintahan Joe Biden kepada Israel. Dalam unggahan di platform media sosial Truth Social, Trump menyoroti fakta bahwa Israel sudah memesan dan membayar berbagai barang, namun pengirimannya, termasuk pengiriman 1.800 bom MK-84 seberat 2.000 pon (sekitar 907 kg), masih tertunda berbulan-bulan. Trump mengkritik ketidakpastian dalam proses pengiriman ini, yang menurutnya seharusnya sudah dilakukan sejak lama.

Pernyataan Trump ini muncul setelah Pentagon mengumumkan bahwa mereka akan mencabut penangguhan yang diberlakukan oleh pemerintahan Biden pada Mei tahun lalu. Penangguhan itu berkaitan dengan kekhawatiran terhadap eskalasi kekerasan di Gaza yang memicu protes dari berbagai pihak. Seiring dengan pencabutan penangguhan, pejabat Israel diberitahu oleh Pentagon pada hari Jumat bahwa bom yang disimpan di AS akan segera dikirim dalam beberapa hari mendatang.

Penundaan pengiriman amunisi ini dipicu oleh aksi militer Israel di kota Rafah, selatan Jalur Gaza, yang menimbulkan krisis besar dalam hubungan AS-Israel. Pemerintahan Biden sebelumnya menangguhkan pengiriman senjata sebagai bentuk protes terhadap potensi korban sipil yang muncul akibat serangan tersebut. Di sisi lain, Benjamin Netanyahu, Kepala Otoritas Israel, memanfaatkan penundaan ini untuk menarik dukungan dari anggota parlemen Republik AS yang mengkritik sikap Biden terhadap kebijakan Israel di Gaza.

Seiring dengan berkembangnya situasi ini, hubungan antara AS dan Israel semakin rumit, menciptakan ketegangan baru dalam dinamika politik kedua negara.