Tag: PBB

Penolakan Gaza terhadap Mekanisme Bantuan Israel yang Dinilai Berbahaya

Pemerintah Gaza melalui Kantor Media resminya menolak rencana baru Israel dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina. Penolakan ini ditegaskan pada Selasa, 8 April, dengan alasan bahwa rencana tersebut memberi ruang kepada tentara Israel atau perusahaan yang terafiliasi militer untuk mendistribusikan bantuan secara langsung. Mereka menilai hal ini sebagai bentuk manipulasi yang membahayakan nasib kemanusiaan di Jalur Gaza dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

Menurut pernyataan tersebut, Israel diduga menggunakan skema bantuan sebagai alat untuk memperkuat kontrol dan melakukan tekanan politik terhadap warga sipil. Kantor Media Gaza memperingatkan bahwa warga akan terpapar risiko tinggi karena berkumpul di titik distribusi yang bisa menjadi sasaran serangan. Sejak awal Maret, Israel menutup jalur perbatasan, memblokir pasokan makanan, air, dan obat-obatan, memperparah situasi kelaparan dan krisis kesehatan yang sudah mengkhawatirkan.

Sementara itu, laporan dari surat kabar Israel Yedioth Ahronoth menyebut bahwa militer Israel sedang mempertimbangkan peluncuran program bantuan percontohan, terutama di wilayah Rafah. Namun, rencana ini tidak akan melibatkan pihak Palestina seperti Hamas, melainkan dilakukan bersama organisasi internasional. Kantor Media Gaza menyebut langkah tersebut sebagai upaya untuk melegitimasi pendudukan ilegal dan menghindari tanggung jawab hukum.

Situasi semakin genting setelah militer Israel kembali melancarkan serangan sejak pertengahan Maret, menyebabkan ribuan korban jiwa dan luka-luka. Lebih dari 50.000 warga Palestina telah meninggal dunia sejak Oktober 2023. Komunitas internasional dan PBB pun didesak untuk menolak rencana distribusi Israel dan menemukan jalur kemanusiaan yang adil serta aman.

Rusia Sambut Perubahan Kebijakan Luar Negeri AS di Bawah Kepemimpinan Trump

Kremlin menyatakan bahwa kebijakan luar negeri pemerintahan AS yang baru di bawah Presiden Donald Trump sebagian besar sejalan dengan visi Rusia. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi pemerintah Rossiya-1 yang direkam pada Rabu dan dikutip oleh jurnalis Pavel Zarubin melalui Telegram. Peskov menyoroti bahwa perubahan cepat dalam kebijakan luar negeri AS mencerminkan pendekatan yang lebih selaras dengan Rusia.

Salah satu indikasi utama dari perubahan ini adalah hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada 24 Februari lalu terkait resolusi perdamaian di Ukraina, di mana baik Rusia maupun AS sama-sama memberikan suara menentang. Peskov menilai bahwa keputusan tersebut merupakan sesuatu yang sebelumnya sulit dibayangkan.

Mengenai prospek pemulihan hubungan antara Rusia dan AS, Peskov mengakui bahwa terdapat tantangan besar akibat kerusakan hubungan yang terjadi selama pemerintahan AS sebelumnya. Meskipun demikian, ia optimistis bahwa hubungan bilateral dapat dipulihkan dengan cepat jika ada kemauan politik dari kedua pemimpin, yakni Presiden Vladimir Putin dan Presiden Donald Trump.

Peskov juga menekankan bahwa meskipun ada banyak potensi kerja sama antara Moskow dan Washington, masyarakat tidak seharusnya mengharapkan hasil yang instan. Selain itu, Peskov mengomentari situasi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang hingga saat ini belum mengambil langkah nyata untuk berkomunikasi dengan Putin. Pernyataannya merujuk pada wawancara Macron dengan media Prancis, di mana ia menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk berdialog dengan Rusia di masa mendatang.

Israel Rencanakan Ekspansi Pendudukan di Zona Penyangga Suriah

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan bahwa pasukan Israel akan segera menduduki zona penyangga di Suriah. Langkah ini memicu kecaman global, dengan banyak pihak menuduh Israel melanggar gencatan senjata yang ditetapkan pada 1974 dan memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi di Suriah untuk merebut wilayah tersebut.

Pada 17 Desember 2024, Netanyahu menjadi pemimpin Israel pertama yang menginjakkan kaki di zona penyangga Suriah. Pencapaian ini terjadi saat pasukan Israel masih terlibat dalam pertempuran di Gaza melawan kelompok militan Palestina. Seiring berjalannya waktu, negara-negara seperti Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat berusaha menjadi mediator dalam kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Palestina.

Selama 14 bulan terakhir, konflik di Gaza telah merenggut lebih dari 45.000 nyawa warga Palestina. Israel melancarkan serangan sebagai balasan atas serangan Hamas pada Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 250 lainnya. Sekitar 100 tawanan, sebagian besar diperkirakan telah meninggal.

Di sisi lain, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan yang mendesak dilaksanakannya pemilihan umum di Suriah. PBB menyerukan agar semua pihak menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Suriah. Mereka menekankan pentingnya bagi warga Suriah untuk dapat menentukan masa depan mereka secara damai dan demokratis.

Dewan Keamanan juga mendukung upaya yang dilakukan oleh utusan PBB Geir Pedersen untuk memfasilitasi proses politik di Suriah, meskipun pernyataan tersebut tidak menyinggung penggulingan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu. Assad kini berada di bawah perlindungan sekutunya, Rusia.

Selain itu, Dewan Keamanan PBB menegaskan kembali dukungannya terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB (UNDOF), yang telah memantau perbatasan Israel-Suriah sejak perang Timur Tengah 1973. Mereka menyoroti pentingnya mematuhi Perjanjian Pelepasan 1974 yang mengatur zona penyangga demiliterisasi, serta mengurangi ketegangan antara kedua negara.

Pernyataan PBB juga menegaskan komitmen untuk melawan terorisme di Suriah, terutama upaya untuk mencegah kebangkitan kembali kelompok ekstremis ISIS yang sempat menguasai sebagian besar wilayah Irak dan Suriah pada 2014. Meskipun kekhalifahan ISIS telah berakhir pada 2019, sisa-sisa kelompok ini masih bertahan di beberapa kantong di Suriah. Dewan Keamanan juga mengingatkan Suriah untuk menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional, serta memfasilitasi akses kemanusiaan bagi jutaan warga yang membutuhkan.