Idul Fitri tahun ini di Lebanon selatan terasa sangat berbeda, karena kota-kota dan desa-desa terus menjadi sasaran serangan udara Israel meskipun sudah ada perjanjian gencatan senjata. Sebagai ganti perayaan kemenangan yang biasanya meriah, sebagian besar warga menghabiskan liburan dengan rasa khawatir, berdoa untuk keluarga dan teman-teman yang telah meninggal dalam pertempuran yang berlangsung tanpa henti. Kehidupan sehari-hari yang biasa dipenuhi dengan kemeriahan perayaan kini berubah drastis, di mana banyak orang lebih memilih untuk tetap di rumah dan menjaga diri. Kota-kota yang sebelumnya menjadi pusat kegiatan kini tampak sepi, dengan sebagian besar rumah hancur akibat serangan. Meskipun ada harapan akan kedamaian, ketegangan yang terus melanda membuat suasana Idul Fitri terasa sangat berbeda. Beberapa keluarga bahkan tidak bisa merayakan perayaan ini dengan cara tradisional, karena mereka harus berlindung dari ancaman serangan yang belum ada titik akhirnya. Warga lebih fokus pada keselamatan pribadi mereka serta mengenang mereka yang telah hilang dalam pertempuran yang tak berkesudahan. Selain itu, kekhawatiran akan masa depan yang semakin tidak pasti semakin menambah beban psikologis bagi masyarakat. Idul Fitri kali ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga sebuah momen refleksi atas penderitaan yang dialami oleh masyarakat Lebanon selatan akibat konflik yang belum menemui titik terang. Sebuah peringatan pahit bahwa kebahagiaan dan kedamaian tampaknya sangat sulit dicapai dalam kondisi yang penuh dengan ketegangan dan kekerasan.
Tag: Gencatan Senjata
Krisis Kesehatan di Gaza Semakin Parah, Ribuan Pasien Kehilangan Akses Pengobatan
Situasi kesehatan di Jalur Gaza terus memburuk, dengan sebagian besar pasien tidak mendapatkan perawatan medis yang mereka perlukan akibat minimnya pasokan obat-obatan. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Barsh, menyatakan bahwa 80 persen pasien saat ini tidak bisa mengakses pengobatan yang seharusnya mereka terima. Kondisi rumah sakit semakin kritis karena kekurangan kebutuhan dasar, dan sistem kesehatan di wilayah tersebut diperkirakan akan semakin kolaps, dengan potensi korban jiwa yang terus meningkat setiap menitnya.
Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, al-Barsh juga menyoroti dampak serangan terbaru Israel yang telah mengakibatkan tewasnya 15 tenaga medis dan melukai puluhan lainnya. Selain itu, sedikitnya 15 rumah sakit mengalami kerusakan, sementara 23 ambulans dilaporkan tidak dapat beroperasi akibat serangan tersebut. Kondisi ini semakin memperburuk krisis kesehatan yang tengah melanda wilayah tersebut.
Israel melanjutkan operasi militernya di Gaza sejak Selasa pekan lalu sebagai respons terhadap penolakan Hamas untuk menyetujui rencana Amerika Serikat mengenai perpanjangan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Sebelumnya, gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang telah berlangsung sejak 19 Januari berakhir pada 1 Maret. Meskipun upaya mediasi sempat menunda pertempuran, pada 2 Maret Israel kembali memberlakukan larangan terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza serta mengancam akan meningkatkan tekanan terhadap Hamas. Ketegangan yang terus meningkat ini semakin memperburuk kondisi warga sipil, terutama dalam sektor kesehatan, yang kini berada di ambang kehancuran.
Seruan Uni Eropa: Konflik Israel-Hamas Harus Diselesaikan Melalui Diplomasi
Uni Eropa kembali menyerukan agar konflik antara Israel dan Hamas diselesaikan melalui jalur negosiasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dalam konferensi pers bersama Kepala Otoritas Luar Negeri Israel, Gideon Saar, pada Senin (24/3). Uni Eropa menegaskan bahwa meskipun Israel memiliki hak untuk membela diri, setiap tindakan militer harus tetap “proporsional” dan menghindari korban dari kalangan sipil.
Gideon Saar dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Israel terbuka untuk mengakhiri konflik melalui diplomasi, namun menurutnya pihak Palestina tidak menunjukkan kerja sama yang diperlukan, sehingga memaksa Israel untuk mengambil tindakan militer. Saar juga menyebutkan bahwa perang dapat segera berakhir jika Hamas bersedia membebaskan semua sandera Israel dan meninggalkan Jalur Gaza.
Di tengah upaya diplomasi, pasukan Israel kembali melancarkan serangan ke Jalur Gaza sejak Selasa (18/3). Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa serangan ini merupakan tanggapan terhadap penolakan Hamas terhadap proposal Amerika Serikat yang bertujuan memperpanjang gencatan senjata serta melanjutkan pembebasan sandera.
Sebelumnya, gencatan senjata antara kedua pihak telah berlangsung sejak 19 Januari, tetapi berakhir pada 1 Maret. Meski ada upaya mediasi untuk mempertahankan ketenangan, pertempuran kembali berkobar pada 2 Maret setelah Israel melarang masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan meningkatkan tekanan terhadap Hamas karena menolak rencana perdamaian baru yang diusulkan oleh AS.
Serangan Udara Israel di Gaza Tewaskan Salah Al-Bardawil dan Istrinya
Salah al-Bardawil, pejabat senior Hamas sekaligus anggota parlemen Palestina, tewas dalam serangan udara Israel yang terjadi di wilayah barat Khan Younis, Jalur Gaza selatan. Hamas mengonfirmasi bahwa Bardawil, yang merupakan anggota biro politik serta perwakilan di Dewan Legislatif Palestina, gugur dalam serangan yang menargetkannya saat ia tengah melaksanakan salat malam di tendanya di kawasan Al-Mawasi. Selain Bardawil, istrinya juga turut menjadi korban tewas dalam serangan tersebut.
Serangan udara ini merupakan bagian dari operasi militer Israel yang semakin intensif dalam beberapa hari terakhir. Hamas mengecam aksi tersebut sebagai tindakan pengecut dan menuduh Israel melakukan kejahatan perang serta pembantaian sistematis terhadap warga Palestina di Gaza. Sejak serangan besar-besaran dimulai Selasa lalu, lebih dari 700 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 1.000 lainnya mengalami luka-luka akibat gempuran udara mendadak Israel. Serangan ini juga merusak kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sebelumnya telah berlangsung sejak Januari.
Sejak konflik memuncak pada Oktober 2023, jumlah korban tewas di Gaza telah melebihi 50.000 jiwa, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 113.000 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan militer Israel. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November lalu dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida terkait operasi militernya di Gaza.
Ketegangan di Gaza: Hamas Tegaskan Negosiasi Gencatan Senjata Terus Berlangsung
Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menegaskan bahwa komunikasi dengan para mediator mengenai gencatan senjata dan pertukaran tawanan di Jalur Gaza terus berlangsung tanpa henti. Juru bicara Hamas, Abdul Latif al-Qanoua, menyatakan bahwa berbagai proposal, termasuk yang diajukan oleh utusan Presiden AS, Steve Witkoff, masih dalam pembahasan. Proposal ini mencakup pembebasan lima warga Israel yang ditawan dengan imbalan gencatan senjata selama 50 hari, pembebasan tahanan Palestina, masuknya bantuan kemanusiaan, serta dimulainya tahap kedua negosiasi.
Hamas telah menyetujui usulan mediator yang melibatkan pembebasan seorang tentara Israel-Amerika dan pengembalian empat jenazah berkewarganegaraan ganda sebagai bagian dari proses negosiasi lanjutan. Namun, al-Qanoua menyebut Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai penghalang utama dalam tercapainya kesepakatan, menudingnya lebih mementingkan stabilitas pemerintahannya dibandingkan keselamatan para tawanan di Gaza.
Lebih lanjut, Hamas menyatakan kesiapannya untuk mendukung segala pengaturan pemerintahan Gaza, asalkan berdasarkan konsensus nasional. Mereka menegaskan tidak memiliki ambisi untuk mendominasi wilayah tersebut dan sebelumnya telah menyetujui pembentukan komite dukungan masyarakat yang tidak melibatkan Hamas secara langsung.
Hamas juga mengutuk agresi militer Israel di Gaza, menyebutnya sebagai “perang genosida” dengan dukungan dari Amerika Serikat. Mereka menyerukan agar AS menekan Israel untuk kembali ke perjanjian gencatan senjata dan tidak memperkeruh konflik. Serangan udara Israel sejak 18 Maret telah menewaskan lebih dari 700 warga Palestina dan melukai lebih dari 1.000 orang, menggagalkan kesepakatan gencatan senjata yang telah berlangsung sejak Januari.
Sejak Oktober 2023, hampir 50.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel, sementara lebih dari 113.000 lainnya mengalami luka-luka. Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait serangan militernya di wilayah tersebut.
Tragedi di Gaza: Lima Staf UNRWA Tewas dalam Serangan Udara Israel
Lima anggota staf badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza. Insiden tragis ini dikonfirmasi langsung oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, pada Kamis (20/3). Dengan tambahan korban ini, jumlah staf UNRWA yang tewas sejak konflik berlangsung telah mencapai 284 orang. Para korban terdiri dari tenaga pengajar, tenaga medis, serta perawat yang selama ini berdedikasi melayani masyarakat rentan di wilayah tersebut.
Lazzarini mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi yang semakin memburuk, terutama karena serangan darat Israel yang terus berlanjut. Situasi ini semakin mempersulit pergerakan warga Gaza, mengingat militer Israel juga telah menutup akses di Jalan Salah al-Din, yang sebelumnya ditetapkan sebagai jalur evakuasi aman bagi penduduk Gaza yang ingin berpindah dari utara ke selatan.
Selain serangan yang menewaskan banyak orang, perintah evakuasi yang diberlakukan oleh Israel semakin memperparah penderitaan masyarakat Palestina. Puluhan ribu warga dipaksa untuk terus berpindah, banyak di antaranya telah mengalami pengungsian berulang kali sejak awal konflik. Lazzarini menggambarkan situasi ini sebagai mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi warga Gaza.
Dengan meningkatnya jumlah korban, ia menegaskan bahwa waktu untuk bertindak semakin menipis. Ia menyerukan perlunya perpanjangan gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera secara bermartabat, serta akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan bagi masyarakat yang terdampak. Sejak Selasa, lebih dari 700 warga Palestina telah menjadi korban jiwa akibat serangan udara Israel, sementara lebih dari 900 lainnya mengalami luka-luka.
UEA Serukan Penghentian Serangan Israel dan Perlindungan Warga Gaza
Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan keprihatinannya terhadap serangan udara Israel yang terus berlanjut di Gaza, memperingatkan potensi ketidakstabilan yang lebih luas di wilayah tersebut serta meningkatnya eskalasi kekerasan di kawasan. Dalam pernyataan yang dirilis pada 18 Maret 2025, UEA menegaskan pentingnya upaya internasional untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa serta memburuknya kondisi kemanusiaan. Mereka juga mendesak penghentian tindakan yang merugikan warga sipil serta mengajak komunitas global untuk segera mencari solusi damai.
Menurut laporan Emirates News Agency (WAM), UEA mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata yang baru, pemulihan akses listrik, pembukaan kembali jalur perlintasan, serta distribusi bantuan kemanusiaan tanpa hambatan kepada warga Gaza yang membutuhkan. Pemerintah UEA menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung segala upaya yang bertujuan menciptakan perdamaian serta melindungi warga sipil dari dampak serangan yang semakin memburuk. Pernyataan ini muncul di tengah serangan udara besar-besaran yang dilancarkan Israel di seluruh Gaza pada Selasa pagi, yang telah menyebabkan lebih dari 400 korban jiwa dan semakin melemahkan kesepakatan gencatan senjata yang sempat berlaku sejak 19 Januari lalu.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataan terbarunya menegaskan bahwa negaranya akan meningkatkan intensitas serangan terhadap Gaza. Ia menegaskan bahwa negosiasi terkait gencatan senjata kini hanya akan berlangsung di bawah tekanan tembakan. Situasi yang terus memburuk ini menambah kekhawatiran banyak pihak, termasuk negara-negara di kawasan yang menginginkan stabilitas serta solusi jangka panjang atas konflik yang berkepanjangan.
Hamas Lanjutkan Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza, Israel Enggan Kompromi
Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, kembali melanjutkan pembicaraan dengan mediator di Doha, Qatar, untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa pihaknya mengikuti perundingan dengan sikap yang positif dan bertanggung jawab, bertujuan mengakhiri perang, menarik pasukan Israel, serta membangun kembali Gaza yang hancur akibat konflik berkepanjangan.
Sumber dari media Israel melaporkan bahwa negosiasi berlangsung dalam suasana optimis. Bahkan, tim perunding Israel di Doha memperpanjang masa tinggal mereka guna melanjutkan pembahasan terkait kesepakatan Gaza. Utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak inisiatif gencatan senjata tahap kedua, memilih untuk mempertahankan kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya.
Israel terus melakukan tekanan terhadap Hamas dengan memutus pasokan listrik dan menghambat masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, demi memaksa kelompok tersebut menerima syarat-syarat mereka. Namun, Hamas tetap menolak bernegosiasi dalam kondisi demikian dan menuntut Israel agar menghormati perjanjian yang telah dibuat, termasuk penarikan penuh pasukan dari Gaza serta penghentian total agresi militer.
Sebelumnya, kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku pada Januari sempat menghentikan sementara serangan Israel. Namun, pertempuran kembali berlanjut, menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Lebih dari 48.500 warga Gaza telah tewas, mayoritas di antaranya perempuan dan anak-anak.
Sementara itu, Israel menghadapi tekanan hukum internasional. Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Israel juga digugat atas tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait aksi militernya di Gaza.
Israel Putus Aliran Listrik ke Gaza, Hamas Kecam Pelanggaran Gencatan Senjata
Israel kembali menuai kecaman setelah memutus pasokan listrik ke Jalur Gaza, yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Izzat Al-Risheq, anggota biro politik Hamas, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina dan sebuah kejahatan kemanusiaan. Melalui pernyataannya di Telegram, Al-Risheq menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencakup pemblokiran lalu lintas perbatasan, penghentian bantuan kemanusiaan serta bahan bakar, yang bertujuan menekan rakyat Gaza melalui strategi pemerasan.
Pemutusan listrik ini dilakukan setelah otoritas energi Israel, di bawah perintah pejabat tinggi Eli Cohen, menginstruksikan penghentian total pasokan tenaga listrik ke Gaza. Langkah ini diklaim sebagai upaya menekan Hamas agar segera membebaskan sandera yang masih berada di wilayah tersebut. Sebelumnya, sempat ada pemulihan sementara pasokan listrik untuk mengoperasikan sistem pembuangan limbah di Gaza, namun kini aliran listrik telah dihentikan sepenuhnya.
Israel juga memperketat blokade sejak 2 Maret 2025 dengan melarang masuknya bantuan kemanusiaan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap sikap Hamas yang menolak memperpanjang gencatan senjata sesuai rencana yang diajukan oleh Amerika Serikat. Sejak gencatan senjata berlangsung antara 19 Januari hingga 1 Maret, telah terjadi pertukaran sandera. Hamas membebaskan 30 sandera yang masih hidup dan menyerahkan delapan jenazah, sementara Israel membebaskan sekitar 1.700 tahanan Palestina serta menarik sebagian pasukannya dari Gaza.
Saat ini, masih terdapat 59 sandera Israel yang dilaporkan berada di Gaza, dengan sekitar separuhnya dinyatakan telah meninggal. Situasi semakin tegang karena Israel berencana meningkatkan tekanan jika Hamas tetap menolak negosiasi. Di tengah krisis yang semakin memburuk, komunitas internasional pun mulai mempertanyakan kelangsungan perdamaian di wilayah tersebut.
Hamas Kecam Israel atas Penundaan Pembebasan Tahanan Palestina dalam Pertukaran Sandera
Hamas mengkritik Israel pada Minggu atas penundaan dalam pembebasan tahanan Palestina, yang seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran dengan enam sandera yang telah dibebaskan oleh Hamas.
Sesuai perjanjian, Israel dijadwalkan membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu (22/2). Namun, Israel menunda langkah tersebut dengan alasan bahwa proses penyerahan sandera oleh Hamas dilakukan dengan cara yang dianggap “memalukan”.
Pemimpin Hamas, Ezzat Al Rishq, menolak klaim tersebut, menyebutnya sebagai upaya Israel untuk menghindari kewajiban mereka dalam kesepakatan yang telah disepakati. Ia menegaskan bahwa proses penyerahan sandera dilakukan dengan perlakuan manusiawi dan tidak ada unsur penghinaan di dalamnya.
Israel menyatakan bahwa pembebasan tahanan Palestina akan ditunda hingga Hamas menyerahkan sandera berikutnya tanpa upacara yang dinilai “merendahkan”. Sebagai tanggapan, Rishq menyoroti perlakuan Israel terhadap tahanan Palestina yang selama ini kerap mengalami penyiksaan, pemukulan, dan penghinaan, bahkan hingga saat-saat terakhir sebelum dibebaskan. Ia juga menuding Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan sengaja menyabotase kesepakatan yang telah dibuat.
Rishq menyerukan kepada komunitas internasional dan mediator agar menekan Israel untuk memenuhi komitmennya tanpa penundaan lebih lanjut.
Gencatan senjata yang mulai berlaku bulan lalu berhasil menghentikan serangan militer Israel di Jalur Gaza, yang telah menyebabkan lebih dari 48.300 warga Palestina tewas, mayoritas di antaranya adalah wanita dan anak-anak. Serangan itu juga menyebabkan kehancuran besar di wilayah Gaza.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Israel juga menghadapi tuntutan genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang mereka lancarkan di Gaza.