Hamas Lanjutkan Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza, Israel Enggan Kompromi

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, kembali melanjutkan pembicaraan dengan mediator di Doha, Qatar, untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa pihaknya mengikuti perundingan dengan sikap yang positif dan bertanggung jawab, bertujuan mengakhiri perang, menarik pasukan Israel, serta membangun kembali Gaza yang hancur akibat konflik berkepanjangan.

Sumber dari media Israel melaporkan bahwa negosiasi berlangsung dalam suasana optimis. Bahkan, tim perunding Israel di Doha memperpanjang masa tinggal mereka guna melanjutkan pembahasan terkait kesepakatan Gaza. Utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak inisiatif gencatan senjata tahap kedua, memilih untuk mempertahankan kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya.

Israel terus melakukan tekanan terhadap Hamas dengan memutus pasokan listrik dan menghambat masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, demi memaksa kelompok tersebut menerima syarat-syarat mereka. Namun, Hamas tetap menolak bernegosiasi dalam kondisi demikian dan menuntut Israel agar menghormati perjanjian yang telah dibuat, termasuk penarikan penuh pasukan dari Gaza serta penghentian total agresi militer.

Sebelumnya, kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku pada Januari sempat menghentikan sementara serangan Israel. Namun, pertempuran kembali berlanjut, menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Lebih dari 48.500 warga Gaza telah tewas, mayoritas di antaranya perempuan dan anak-anak.

Sementara itu, Israel menghadapi tekanan hukum internasional. Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Israel juga digugat atas tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait aksi militernya di Gaza.

Inovasi Tiada Henti! TREN Rilis Produk Anyar GT-2

PT. TREN Global Teknologi baru saja sukses menggelar acara bertajuk “Special Grand TREN Opportunity Presentation” yang dihadiri oleh ratusan peserta. Keberhasilan acara ini tak hanya terlihat dari banyaknya peserta yang datang, tetapi juga dari semangat dan antusiasme yang tampak selama acara berlangsung. Bahkan, acara ini melampaui kapasitas ruang yang tersedia, memaksa banyak tamu untuk berdiri dan duduk di lantai ballroom hotel tempat acara diadakan.

Acara yang digelar bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai pesatnya kemajuan teknologi serta berbagai peluang bisnis yang ada, terutama di bidang internet yang saat ini tengah berkembang pesat. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia dari berbagai kalangan, kesempatan untuk membuka bisnis dengan pasar yang sangat luas semakin potensial.

TREN, perusahaan teknologi yang dikenal sebagai penyedia modem internet dengan sistem penjualan langsung, memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mengubah pengeluaran internet mereka menjadi pendapatan yang signifikan.

Acara ini menampilkan dua tokoh penting yang sangat dinantikan oleh para peserta. Drg. Eko Kurniawan Putra, TREN Presidential, serta CEO dan Founder TREN, Martin Carter, memberikan pemaparan mendalam mengenai peluang bisnis yang ditawarkan TREN. Kehadiran mereka tidak hanya menambah daya tarik acara, tetapi juga membuat para tamu rela berdiri selama 3 jam penuh untuk mengikuti sesi presentasi dari awal hingga akhir.

Tidak hanya berbagi informasi seputar peluang bisnis, TREN juga memperkenalkan produk terbarunya, yaitu TREN Mobile GT-2. Modem multifungsi yang telah lama dinantikan oleh pengguna internet di seluruh Indonesia ini mendapat sambutan yang luar biasa. Antusiasme peserta sangat terlihat saat modem ini dapat langsung dibeli di akhir acara, dengan banyak tamu yang berebut untuk mendapatkan produk terbaru tersebut.

Allia Rosa, Komisaris dan Co-Founder TREN, juga turut hadir dan memberikan komentar mengenai acara ini. “Luar biasa antusiasme para tamu. Ini pertama kalinya dalam sejarah 4 tahun TREN berdiri dan mengadakan acara, para tamu sampai berdiri-berdiri untuk mengikuti paparan bisnis kami. Hal ini memberi semangat luar biasa bagi perusahaan kami untuk memulai tahun 2025 dengan penuh optimisme,” ungkap Allia Rosa.

Meskipun jumlah peserta yang sangat banyak, acara ini tetap berlangsung dengan aman dan tertib. Para tamu tetap fokus mengikuti seluruh rangkaian acara dengan semangat yang tinggi. Keberhasilan acara ini menjadi awal yang sangat positif bagi TREN Global Teknologi untuk terus berkembang dan menghadirkan inovasi-inovasi terbaru di dunia teknologi.

Dengan kesuksesan acara ini, TREN Global Teknologi semakin memperlihatkan komitmennya untuk memberikan peluang bisnis yang besar, terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan internet di Indonesia. Para peserta yang hadir kini semakin yakin bahwa bergabung dengan TREN adalah langkah yang tepat untuk meraih sukses di era digital yang semakin berkembang pesat.

Serangan Brutal di Kereta Pakistan, Penumpang Ditembaki dan Disandera

Kelompok bersenjata melancarkan serangan terhadap sebuah kereta penumpang di Provinsi Balochistan, Pakistan barat daya, pada Selasa (11/3). Insiden ini menyebabkan sejumlah orang terluka dan banyak penumpang disandera. Jaffar Express, yang membawa lebih dari 450 penumpang, tengah melakukan perjalanan dari Quetta ke Peshawar ketika kelompok militan menyerang di wilayah Distrik Kacchi. Menurut Muhammad Kashif, pejabat senior Pakistan Railways, pihaknya telah mengirim kereta bantuan darurat ke lokasi, sementara beberapa kereta lain di jalur tersebut dihentikan sebagai langkah pencegahan.

Seorang pejabat keamanan menyebutkan bahwa pasukan telah menghambat pergerakan kereta bantuan karena situasi yang terus berubah. Lokasi serangan yang berada di daerah perbukitan terpencil membuat upaya penyelamatan menjadi sulit, terutama karena minimnya jaringan komunikasi. Kontak terakhir dengan masinis mengungkapkan bahwa ledakan menghantam rel, memaksa kereta berhenti sebelum para penyerang melepaskan tembakan bertubi-tubi, melukai masinis dan beberapa penumpang.

Kereta tersebut meninggalkan Quetta sekitar pukul 09.00 waktu setempat sebelum akhirnya ditembaki oleh enam pria bersenjata. Shahid Rind, juru bicara pemerintah Balochistan, menyatakan bahwa lembaga keamanan sedang menyelidiki serangan ini dan tidak menutup kemungkinan adanya keterkaitan dengan aksi terorisme. Saat ini, operasi besar-besaran dilakukan guna memastikan keselamatan seluruh penumpang.

Sebagai respons atas insiden ini, pasukan keamanan dan tim medis segera dikerahkan ke lokasi. Waseem Baig dari Kementerian Kesehatan Balochistan mengumumkan keadaan darurat di rumah sakit Quetta dan beberapa distrik lainnya. Seluruh tenaga medis telah diminta bersiaga untuk menangani korban.

Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, mengutuk serangan ini dan menegaskan bahwa para pelaku tidak layak mendapatkan belas kasihan. Sementara itu, kelompok militan Tentara Pembebasan Balochistan (BLA) mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini melalui media sosial, meskipun otoritas Pakistan belum memberikan konfirmasi resmi.

Perundingan di Arab Saudi Tuntas, AS Lanjutkan Dukungan untuk Ukraina

Amerika Serikat (AS) akhirnya kembali mengaktifkan sepenuhnya kerja sama intelijen dengan Ukraina, setelah sebelumnya sempat ditangguhkan. Selain itu, Washington juga melanjutkan pengiriman bantuan militer kepada Kyiv, yang sebelumnya dihentikan sementara sebagai bagian dari upaya mendorong perundingan damai.

Keputusan ini diungkapkan oleh seorang pejabat senior Ukraina dalam wawancara dengan Reuters, serta dikonfirmasi oleh seorang pejabat kepresidenan Ukraina. Namun, keduanya enggan disebutkan namanya.

Zelensky Setuju dengan Usulan Gencatan Senjata 30 Hari

Langkah AS ini diambil setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyetujui proposal AS untuk gencatan senjata selama 30 hari di Ukraina. Zelensky juga meminta Washington menekan Rusia agar menerima usulan tersebut demi membuka jalan bagi pembicaraan damai.

Perundingan membahas usulan ini dilakukan di Arab Saudi pada Selasa (11/3/2025) dan berlangsung selama delapan jam.

Menurut laporan Associated Press, pertemuan tersebut dihadiri oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, yang menyatakan bahwa diskusi berjalan substantif. Para negosiator membahas langkah konkret untuk mengakhiri perang secara permanen, termasuk jaminan keamanan jangka panjang bagi Ukraina.

Trump Cabut Penangguhan Bantuan Militer

Dalam pertemuan itu, Presiden AS Donald Trump setuju untuk mencabut penangguhan miliaran dolar bantuan militer serta melanjutkan berbagi informasi intelijen dengan Ukraina.

“Delegasi Ukraina menyampaikan secara jelas bahwa mereka memiliki visi yang sama dengan Presiden Trump dalam mencapai perdamaian,” ujar Waltz.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan, AS dan Ukraina sepakat bahwa sudah waktunya memulai proses menuju perdamaian yang berkelanjutan.

“Delegasi Ukraina kembali menyampaikan rasa terima kasih rakyatnya kepada Presiden Trump, Kongres AS, dan masyarakat Amerika atas dukungan mereka yang memungkinkan kemajuan nyata menuju perdamaian,” bunyi pernyataan itu.

Gencatan Senjata Bersyarat dan Peran Rusia

Sebagai bagian dari kesepakatan, Ukraina menyatakan kesediaannya menerima gencatan senjata sementara selama 30 hari, yang dapat diperpanjang jika kedua belah pihak menyetujuinya. Namun, perpanjangan ini bergantung pada komitmen Rusia untuk menerima dan menjalankan gencatan senjata secara bersamaan.

AS akan mengkomunikasikan hal ini kepada Rusia, menegaskan bahwa keterlibatan Moskow sangat penting dalam mencapai perdamaian yang nyata.

Selain itu, Washington berkomitmen untuk membahas perdamaian jangka panjang yang menjamin keamanan Ukraina, dengan melibatkan perwakilan dari Rusia serta mitra-mitra Eropa dalam prosesnya.

Kerja Sama Ekonomi Ukraina-AS

Di luar isu militer, AS dan Ukraina juga sepakat untuk mempercepat negosiasi mengenai pengembangan sumber daya mineral penting di Ukraina. Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi Ukraina, sekaligus menjamin keamanan dan stabilitas jangka panjang bagi negara tersebut.

Dengan langkah ini, perundingan di Arab Saudi menandai titik balik dalam hubungan AS-Ukraina. Kini, perhatian dunia tertuju pada respon Rusia terhadap usulan gencatan senjata serta bagaimana dinamika geopolitik di kawasan akan berkembang ke depannya.

Diplomasi Sulit: AS, Hamas, dan Negosiasi Pembebasan Sandera

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menegaskan bahwa pertemuan utusan Presiden Donald Trump, Adam Boehler, dengan kelompok Palestina Hamas hanyalah insiden sekali terjadi. Rubio menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dilakukan dalam konteks upaya pembebasan sandera, di mana Boehler diberi izin serta dorongan untuk berbicara langsung dengan pihak yang memiliki kendali atas para tawanan. Namun, hingga kini, negosiasi tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan. Rubio menegaskan bahwa jalur utama diplomasi AS dalam isu ini tetap melalui utusan khusus Timur Tengah, Steve Witkoff, yang bekerja sama dengan Qatar.

Sementara itu, Boehler mengungkapkan bahwa ia telah melakukan komunikasi langsung dengan Hamas mengenai pemulangan semua sandera Israel, termasuk mereka yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Rubio memuji Boehler atas dedikasinya dalam membebaskan banyak sandera di berbagai belahan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam perjalanan menuju Arab Saudi, di mana pejabat AS dan Ukraina akan bertemu untuk membahas penyelesaian konflik Rusia-Ukraina.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berupaya memperpanjang fase awal pertukaran tahanan guna membebaskan lebih banyak sandera Israel tanpa memenuhi kewajiban militer maupun kemanusiaan yang tercantum dalam perjanjian sebelumnya. Namun, Hamas menolak pendekatan tersebut dan tetap menuntut Israel untuk sepenuhnya mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Hamas juga meminta para mediator untuk mempercepat negosiasi tahap kedua yang mencakup penarikan penuh pasukan Israel serta penghentian perang.

Sejak Januari, perjanjian gencatan senjata telah diberlakukan untuk menghentikan perang di Gaza yang telah menyebabkan lebih dari 48.500 korban jiwa, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Konflik berkepanjangan ini telah menghancurkan wilayah Gaza secara menyeluruh, menimbulkan krisis kemanusiaan yang semakin parah.

Puncak Mudik 28-30 Maret: Hati-Hati Kemacetan, Kecelakaan, dan Cuaca Buruk!

Menjelang Lebaran Idul Fitri 2025, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga terkait siap mengamankan perjalanan mudik tahun ini.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, BMKG, Kementerian Pariwisata, serta sejumlah instansi lainnya. Dari hasil rapat, dapat disimpulkan bahwa seluruh pihak telah siap menyukseskan mudik dan Lebaran 1446 H tahun 2025,” ujar Budi Gunawan dalam konferensi pers di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, pada Senin (10/3/2025).

Jumlah Pemudik Diprediksi Capai 146 Juta Orang

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi memperkirakan jumlah pemudik tahun ini mencapai 146,48 juta orang. Dari jumlah tersebut, 23 persen di antaranya diperkirakan akan menggunakan mobil pribadi.

Adapun, daerah asal pemudik terbesar berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sementara itu, tujuan terbanyak mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Puncak Arus Mudik dan Balik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memprediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada 28-30 Maret 2025, sementara puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 5-7 April 2025.

“Kami telah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mengurai kepadatan yang diperkirakan terjadi pada periode puncak mudik dan arus balik,” ungkap Kapolri Listyo Sigit.

Rekayasa Lalu Lintas: One Way dan Contraflow

Dalam upaya mengendalikan arus kendaraan, Polri telah menyiapkan berbagai strategi rekayasa lalu lintas, termasuk sistem ganjil-genap, contraflow, dan one way nasional.

Kapolri menjelaskan bahwa sistem one way akan diterapkan ketika volume kendaraan di jalan tol mencapai 8.000 kendaraan per jam.

“Jika kepadatan jalan tol sudah mencapai angka tersebut, maka sistem one way akan segera diberlakukan,” jelasnya.

Sementara itu, jika volume kendaraan berada di angka 6.000 hingga 7.000 kendaraan per jam, maka rekayasa contraflow akan diterapkan.

Saat ini, lokasi penerapan rekayasa lalu lintas masih dalam tahap finalisasi. Namun, Kapolri memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan informasi lebih lanjut sebelum kebijakan ini diterapkan.

Selain itu, anggota Polri dan instansi terkait akan melakukan patroli rutin guna memastikan kelancaran arus mudik dan menghindari potensi kecelakaan di lapangan.

Imbauan untuk Pemudik: Jangan Paksakan Diri

Kapolri mengingatkan agar para pemudik tidak memaksakan diri saat berkendara, terutama jika merasa kelelahan.

“Kami mengimbau agar pemudik tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan jika merasa lelah. Gunakan rest area yang tersedia, atau jika penuh, pemudik bisa keluar di pintu tol terdekat untuk beristirahat di tempat yang lebih aman,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pemudik tidak beristirahat di bahu jalan, karena dapat membahayakan pengendara lain.

Selain faktor kelelahan, pemudik juga diminta mewaspadai cuaca buruk yang berpotensi terjadi selama musim mudik.

“Saat ini kita masih dalam musim hujan, dan ada kemungkinan terjadi banjir atau tanah longsor di beberapa titik. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan berbagai alternatif jalur jika ada kondisi darurat,” kata Kapolri Listyo Sigit.

Layanan Hotline untuk Pemudik

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengalami kendala selama perjalanan, Polri menyediakan layanan hotline yang dapat diakses kapan saja.

“Kami menyediakan hotline 110 yang bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan kejadian darurat selama perjalanan mudik,” tambahnya.

Dengan berbagai skema yang telah disiapkan, pemerintah berharap mudik Lebaran 2025 dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar bagi seluruh masyarakat.

Ribuan Warga Palestina Ditahan dalam Eskalasi Militer Israel di Tepi Barat

Sepanjang Februari, pasukan Israel menangkap 762 warga Palestina dalam serangkaian operasi militer di berbagai wilayah pendudukan Tepi Barat. Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina melaporkan bahwa di antara mereka yang ditahan terdapat 19 perempuan dan 90 anak-anak. Selain itu, pasukan Israel juga meningkatkan interogasi langsung di lapangan dengan memeriksa ratusan warga Palestina di lokasi penangkapan. Tindakan ini semakin memperburuk kondisi keamanan dan menambah ketakutan di kalangan warga yang telah lama hidup di bawah tekanan militer.

Penangkapan ini terjadi di tengah operasi militer besar-besaran Israel di bagian utara Tepi Barat sejak 21 Januari 2025, yang telah menyebabkan kematian sedikitnya 65 warga Palestina serta memaksa ribuan lainnya meninggalkan rumah mereka. Banyak dari mereka yang mengungsi menghadapi kondisi sulit, dengan akses terbatas terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Serangan ini semakin memperparah situasi kemanusiaan di wilayah tersebut, yang telah lama dilanda ketidakstabilan akibat kebijakan pendudukan Israel.

Data dari otoritas Palestina menunjukkan bahwa Israel kini menahan lebih dari 9.500 warga Palestina di berbagai penjara, termasuk 1.555 tahanan dari Jalur Gaza. Para tahanan ini menghadapi kondisi yang buruk, dengan laporan tentang penyiksaan, kurangnya akses ke pengacara, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Organisasi hak asasi manusia terus mengecam tindakan Israel, menekankan bahwa penahanan massal ini merupakan bagian dari kebijakan represif terhadap warga Palestina.

Situasi di Tepi Barat semakin memanas sejak Israel memulai agresinya terhadap Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023. Serangan yang terus berlanjut menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk sipil, dengan ribuan rumah hancur dan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat bahwa hingga kini sedikitnya 930 warga Palestina tewas dan hampir 7.000 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tentara dan pemukim ilegal Israel. Kekerasan terhadap warga sipil ini mendapat kecaman dari berbagai pihak internasional, tetapi respons dunia terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi masih dinilai lemah.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina merupakan tindakan ilegal dan mendesak Israel untuk mengosongkan seluruh permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Namun, hingga saat ini, Israel terus mengabaikan putusan tersebut dan tetap melakukan ekspansi permukiman ilegalnya. Sikap ini semakin meningkatkan ketegangan, dengan Palestina dan komunitas internasional terus mendesak adanya intervensi yang lebih tegas untuk menghentikan kebijakan pendudukan dan agresi militer yang dilakukan oleh Israel.

Di tengah situasi yang memburuk, warga Palestina terus berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka meski menghadapi tekanan yang semakin besar. Solidaritas internasional pun terus berkembang, dengan berbagai aksi protes dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran global terhadap penderitaan rakyat Palestina. Namun, tanpa langkah nyata dari komunitas internasional, konflik ini diperkirakan akan terus berlanjut dan semakin memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan tersebut.

Israel Putus Aliran Listrik ke Gaza, Hamas Kecam Pelanggaran Gencatan Senjata

Israel kembali menuai kecaman setelah memutus pasokan listrik ke Jalur Gaza, yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Izzat Al-Risheq, anggota biro politik Hamas, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina dan sebuah kejahatan kemanusiaan. Melalui pernyataannya di Telegram, Al-Risheq menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencakup pemblokiran lalu lintas perbatasan, penghentian bantuan kemanusiaan serta bahan bakar, yang bertujuan menekan rakyat Gaza melalui strategi pemerasan.

Pemutusan listrik ini dilakukan setelah otoritas energi Israel, di bawah perintah pejabat tinggi Eli Cohen, menginstruksikan penghentian total pasokan tenaga listrik ke Gaza. Langkah ini diklaim sebagai upaya menekan Hamas agar segera membebaskan sandera yang masih berada di wilayah tersebut. Sebelumnya, sempat ada pemulihan sementara pasokan listrik untuk mengoperasikan sistem pembuangan limbah di Gaza, namun kini aliran listrik telah dihentikan sepenuhnya.

Israel juga memperketat blokade sejak 2 Maret 2025 dengan melarang masuknya bantuan kemanusiaan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap sikap Hamas yang menolak memperpanjang gencatan senjata sesuai rencana yang diajukan oleh Amerika Serikat. Sejak gencatan senjata berlangsung antara 19 Januari hingga 1 Maret, telah terjadi pertukaran sandera. Hamas membebaskan 30 sandera yang masih hidup dan menyerahkan delapan jenazah, sementara Israel membebaskan sekitar 1.700 tahanan Palestina serta menarik sebagian pasukannya dari Gaza.

Saat ini, masih terdapat 59 sandera Israel yang dilaporkan berada di Gaza, dengan sekitar separuhnya dinyatakan telah meninggal. Situasi semakin tegang karena Israel berencana meningkatkan tekanan jika Hamas tetap menolak negosiasi. Di tengah krisis yang semakin memburuk, komunitas internasional pun mulai mempertanyakan kelangsungan perdamaian di wilayah tersebut.

Suriah Kembali ke OKI, Babak Baru dalam Dinamika Regional

Suriah resmi kembali menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) setelah keanggotaannya sempat ditangguhkan selama 13 tahun. Keputusan ini disambut baik oleh pemerintah Suriah, yang menganggapnya sebagai langkah signifikan dalam upaya mengembalikan negara itu ke panggung regional dan global. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Suriah menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai OKI, seperti kerja sama, keadilan, dan martabat, serta kesiapannya untuk bekerja sama dengan negara-negara Islam dalam membangun kembali Suriah dan memperkuat kawasan.

Kembalinya Suriah ke OKI terjadi setelah inisiatif diplomatik Turki dalam Pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri Luar Biasa OKI di Jeddah. Sebelumnya, pada 2012, keanggotaan Suriah ditangguhkan sebagai respons terhadap meningkatnya kekerasan oleh rezim Bashar Assad terhadap rakyatnya. Pada 24 Juni 2012, Komite Eksekutif Luar Biasa OKI mengeluarkan rekomendasi penangguhan, yang kemudian diperkuat dalam KTT Luar Biasa OKI ke-4 di Mekkah pada Agustus 2012.

Setelah hampir 25 tahun memimpin, Assad pun melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember, yang menandai berakhirnya rezim Partai Baath yang telah berkuasa sejak 1963. Posisi kepemimpinan kini dipegang oleh Ahmed al-Sharaa, yang ditunjuk sebagai presiden transisi pada 29 Januari. Kembalinya Suriah ke OKI menandai perubahan penting dalam dinamika geopolitik kawasan, sekaligus membuka peluang baru bagi negara itu untuk kembali aktif dalam kerja sama internasional.

Ekspedisi Samudra Portugis: Bagaimana Mereka Menjelajah Dunia?

Portugis dan Spanyol dikenal sebagai dua bangsa Eropa yang menjadi pelopor dalam penjelajahan samudra. Krisis ekonomi yang melanda akibat jatuhnya Konstantinopel memicu kedua negara tersebut untuk mencari jalur baru menuju sumber komoditas berharga, terutama rempah-rempah yang sangat diminati di Eropa.

Namun, ambisi besar ini membawa Portugis dan Spanyol ke dalam persaingan sengit. Demi menghindari konflik berkepanjangan, keduanya akhirnya menyepakati Perjanjian Tordesillas pada 7 Juni 1494. Melalui perjanjian ini, dunia dibagi menjadi dua wilayah pengaruh dengan garis demarkasi yang membentang dari Kutub Utara ke Kutub Selatan. Wilayah di sebelah barat diberikan kepada Spanyol, sementara wilayah di sebelah timur menjadi milik Portugis.

Sebagai konsekuensi dari pembagian ini, Portugis memilih jalur timur dalam penjelajahannya, melewati pantai barat Afrika menuju Tanjung Harapan, lalu menyusuri pantai timur Afrika hingga akhirnya mencapai India.

Perjalanan Besar Bangsa Portugis dalam Penjelajahan Samudra

Pangeran Henry the Navigator, putra Raja Portugis, menjadi tokoh yang berperan besar dalam kemajuan dunia pelayaran negaranya. Sejumlah pelaut Portugis kemudian mencatatkan namanya dalam sejarah eksplorasi samudra. Berikut beberapa momen penting dalam penjelajahan bangsa Portugis:

  • 1412 – Pangeran Henry memimpin ekspedisi pertama ke Pantai Afrika dan Kepulauan Canary.
  • 1455 – Paus melalui Romanus Pontifex memberikan wewenang kepada Portugis untuk mengklaim wilayah di selatan Bojador dan Cape Chaunar.
  • 1488 – Bartolomeu Dias sukses mencapai Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia.
  • 1498 – Vasco da Gama menempuh jalur yang dirintis Bartolomeu Dias hingga mencapai Calicut, India.
  • 1500 – Pedro Álvares Cabral menemukan Brasil dalam ekspedisinya menuju India.
  • 1511 – Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka, membuka jalur perdagangan rempah-rempah bagi Portugis di Asia Tenggara.
  • 1512 – António de Abreu tiba di Maluku, disusul oleh Portugis yang mendirikan pos perdagangan di wilayah tersebut.
  • 1519-1521 – Ferdinand Magellan memimpin ekspedisi pertama yang berhasil menyeberangi Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik.
  • 1542 – Portugis, dipimpin Fernão Mendes Pinto, mencapai Jepang, menjalin hubungan perdagangan dengan negeri tersebut.
  • 1606 – Pedro Fernandes de Queirós menemukan Vanuatu dan mencapai Australia.

Portugis di Indonesia: Perebutan Maluku dan Perjanjian Saragosa

Penjelajahan samudra membawa Portugis ke Nusantara, tepatnya ke Malaka pada 1511, di bawah kepemimpinan Afonso de Albuquerque. Setelah berhasil merebut Malaka, mereka melanjutkan ekspedisi ke Maluku pada 1512, pusat perdagangan rempah-rempah dunia saat itu.

Namun, kehadiran Portugis di Maluku tidak berjalan mulus. Pada 1521, Spanyol muncul dari Filipina, dipimpin oleh Kapten Sebastian del Cano, dan memulai persaingan dengan Portugis di kawasan tersebut.

Ketegangan antara kedua bangsa ini akhirnya diselesaikan dengan Perjanjian Saragosa pada 1529. Dalam perjanjian tersebut, Spanyol sepakat untuk kembali ke Filipina, sementara Portugis tetap menguasai Maluku.

Namun, kehadiran Portugis di Maluku memicu konflik baru dengan kerajaan setempat. Ternate dan Tidore yang bersaing dalam dominasi perdagangan rempah-rempah juga terlibat dalam perseteruan ini. Ternate meminta bantuan Portugis untuk menghadapi Tidore, dengan imbalan hak monopoli perdagangan rempah-rempah.

Monopoli yang dilakukan Portugis justru menyebabkan ketidakpuasan rakyat Ternate. Pada akhirnya, kekuasaan Portugis di Maluku berlangsung hingga 1641, sebelum mereka diusir oleh Belanda yang mulai mengambil alih perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Penjelajahan samudra yang dilakukan Portugis dan Spanyol tidak hanya membuka jalur perdagangan global, tetapi juga membawa dampak besar bagi wilayah yang mereka jajaki. Perjanjian Tordesillas dan Saragosa menjadi bukti bahwa persaingan dagang antarbangsa dapat memicu ketegangan yang berujung pada perjanjian politik.

Di Indonesia, kedatangan Portugis menjadi awal dari kolonialisme Eropa di Nusantara. Meski sempat menguasai Maluku, monopoli perdagangan yang mereka lakukan menimbulkan perlawanan dari masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa di balik kejayaan eksplorasi, terdapat dampak sosial dan politik yang turut membentuk sejarah bangsa-bangsa di dunia.