Tag: Krisis Kemanusiaan

Israel Putus Aliran Listrik ke Gaza, Hamas Kecam Pelanggaran Gencatan Senjata

Israel kembali menuai kecaman setelah memutus pasokan listrik ke Jalur Gaza, yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Izzat Al-Risheq, anggota biro politik Hamas, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina dan sebuah kejahatan kemanusiaan. Melalui pernyataannya di Telegram, Al-Risheq menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencakup pemblokiran lalu lintas perbatasan, penghentian bantuan kemanusiaan serta bahan bakar, yang bertujuan menekan rakyat Gaza melalui strategi pemerasan.

Pemutusan listrik ini dilakukan setelah otoritas energi Israel, di bawah perintah pejabat tinggi Eli Cohen, menginstruksikan penghentian total pasokan tenaga listrik ke Gaza. Langkah ini diklaim sebagai upaya menekan Hamas agar segera membebaskan sandera yang masih berada di wilayah tersebut. Sebelumnya, sempat ada pemulihan sementara pasokan listrik untuk mengoperasikan sistem pembuangan limbah di Gaza, namun kini aliran listrik telah dihentikan sepenuhnya.

Israel juga memperketat blokade sejak 2 Maret 2025 dengan melarang masuknya bantuan kemanusiaan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap sikap Hamas yang menolak memperpanjang gencatan senjata sesuai rencana yang diajukan oleh Amerika Serikat. Sejak gencatan senjata berlangsung antara 19 Januari hingga 1 Maret, telah terjadi pertukaran sandera. Hamas membebaskan 30 sandera yang masih hidup dan menyerahkan delapan jenazah, sementara Israel membebaskan sekitar 1.700 tahanan Palestina serta menarik sebagian pasukannya dari Gaza.

Saat ini, masih terdapat 59 sandera Israel yang dilaporkan berada di Gaza, dengan sekitar separuhnya dinyatakan telah meninggal. Situasi semakin tegang karena Israel berencana meningkatkan tekanan jika Hamas tetap menolak negosiasi. Di tengah krisis yang semakin memburuk, komunitas internasional pun mulai mempertanyakan kelangsungan perdamaian di wilayah tersebut.

Eskalasi Konflik di Suriah: 237 Orang Tewas dalam Bentrokan Sengit

Sejak meningkatnya ketegangan militer di wilayah pesisir Suriah pada Kamis (6/3), sedikitnya 237 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan yang terus meluas. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa korban terdiri dari personel militer, pejuang oposisi, dan warga sipil. Pasukan pemerintah melancarkan operasi besar-besaran untuk menumpas sisa-sisa faksi militer dari rezim sebelumnya di provinsi Latakia, Tartous, dan Hama. Situasi ini bermula dari serangan mendadak kelompok bersenjata terhadap pasukan pemerintah, termasuk pos pemeriksaan dan markas utama yang berada di sepanjang garis pantai.

Seiring berjalannya waktu, intensitas pertempuran semakin meningkat, dan jumlah korban terus bertambah. Hingga Jumat (7/3), total korban tewas mencapai 237 orang, dengan 142 di antaranya merupakan warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Selain itu, korban juga mencakup 50 tentara serta perwira dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri Suriah, serta 45 pejuang oposisi yang turut terlibat dalam bentrokan. Situasi di medan perang semakin tidak terkendali, memaksa pemerintah untuk mengerahkan bala bantuan tambahan, termasuk persenjataan berat guna menghadapi kelompok oposisi yang masih bertahan.

Bentrokan sengit masih terus berlanjut di berbagai wilayah, terutama di pedesaan Latakia dan Tartous. Meskipun pasukan pemerintah terus menggempur kelompok oposisi dengan serangan darat dan udara, perlawanan yang diberikan cukup kuat. Kelompok bersenjata masih melakukan penyergapan terhadap pasukan pemerintah dan menyerang infrastruktur militer strategis. Eskalasi ini menjadi yang paling mematikan sejak kejatuhan pemerintahan sebelumnya pada Desember lalu, menunjukkan bahwa konflik di Suriah masih jauh dari kata usai.

Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa selain korban jiwa, banyak warga sipil yang terpaksa mengungsi demi menghindari dampak pertempuran. Rumah-rumah dan fasilitas umum seperti sekolah serta rumah sakit mengalami kerusakan akibat baku tembak dan serangan udara. Bantuan kemanusiaan juga sulit masuk ke wilayah terdampak, memperburuk kondisi masyarakat yang terjebak di tengah konflik.

Situasi yang terus memburuk ini menimbulkan kekhawatiran di tingkat internasional. Sejumlah negara dan organisasi hak asasi manusia mendesak adanya upaya diplomasi untuk mengakhiri kekerasan, namun hingga kini belum ada tanda-tanda meredanya konflik. Ketidakstabilan politik dan keamanan di Suriah terus berlanjut, berpotensi menyebabkan jumlah korban semakin bertambah dan dampak konflik semakin meluas.

Tegas dan Kontroversial: Trump Ancam Hamas dengan Peringatan Keras

Kantor Informasi Pemerintah di Gaza merespons pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengancam Hamas, dengan menegaskan bahwa akar permasalahan sebenarnya adalah pendudukan Israel atas Palestina, bukan kelompok perlawanan di Gaza. Selame Maruf, dalam pernyataannya di platform X, menyatakan bahwa rakyat Palestina dan kelompok perlawanan tidak pernah menjadi masalah utama, melainkan pendudukan Israel yang terus berlangsung.

Maruf juga mengecam pernyataan Trump yang dianggapnya memberikan dukungan mutlak kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menuduh Trump memberi wewenang kepada Netanyahu untuk terus melakukan kekerasan terhadap 2,4 juta warga Palestina. Menurutnya, situasi yang terjadi di Tepi Barat dan Yerusalem merupakan bukti nyata dari kebijakan yang didukung oleh mantan presiden AS tersebut.

Sebelumnya, Trump mengeluarkan ultimatum keras kepada Hamas, menuntut pembebasan semua sandera yang ditahan di Gaza. Melalui unggahan di Truth Social, ia memperingatkan bahwa Hamas akan menghadapi konsekuensi besar jika tidak segera memenuhi tuntutannya. Ia juga berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada Israel, memastikan bahwa negara tersebut memiliki segala yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misinya.

Trump bahkan mengancam para pemimpin Hamas agar segera meninggalkan Gaza sebelum terlambat, menyebut peringatannya sebagai kesempatan terakhir bagi mereka. Ia juga mengaitkan masa depan rakyat Gaza dengan nasib para sandera, memperingatkan bahwa tidak akan ada masa depan cerah bagi mereka jika sandera tetap ditahan. Trump menutup pernyataannya dengan pesan keras, menegaskan bahwa jika tuntutannya tidak dipenuhi, akan ada konsekuensi berat yang menanti Hamas.

Hamas Tegaskan Tidak Akan Terlibat dalam Administrasi Gaza Pascaperang

Hamas menegaskan bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam pengaturan administratif di Jalur Gaza setelah perang, dengan syarat bahwa pengaturan tersebut didasarkan pada kesepakatan nasional. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menekankan bahwa masa depan Gaza harus ditentukan melalui konsensus internal, bukan campur tangan pihak eksternal. Hamas, katanya, tidak memiliki kepentingan untuk terlibat dalam pemerintahan pascaperang dan akan mendukung setiap kesepakatan yang memungkinkan rekonstruksi Gaza secara serius.

Qassem juga menyoroti pentingnya rekonstruksi guna menyelamatkan rakyat Gaza dari kehancuran akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Hamas, menurutnya, tidak akan menjadi hambatan bagi kesepakatan yang dicapai melalui konsensus nasional untuk membangun kembali wilayah tersebut. Sebelumnya, pada Desember, Hamas telah menerima usulan dari Mesir terkait pembentukan komite komunitas yang akan bertugas mengelola Gaza setelah perang berakhir.

Mesir sendiri akan menggelar KTT darurat negara-negara Arab untuk membahas sikap bersama mengenai Palestina serta menyusun respons terhadap rencana Amerika Serikat terkait pemindahan penduduk Gaza. Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya telah mengusulkan agar Gaza diambil alih dan dijadikan destinasi wisata, sebuah gagasan yang mendapat kecaman luas dari dunia Arab dan komunitas internasional karena dinilai sebagai upaya pembersihan etnis.

Sejak Oktober 2023, konflik brutal di Gaza telah menewaskan hampir 48.400 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 111.000 orang mengalami luka-luka. Gempuran Israel sempat terhenti sementara melalui kesepakatan gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari, tetapi kembali berlanjut setelah Tel Aviv menolak negosiasi tahap kedua dengan Hamas. Israel juga menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada 2 Maret, semakin memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Krisis Kemanusiaan Gaza: Israel Batasi Alat Berat, Evakuasi dan Pemulihan Terhambat

Israel hanya mengizinkan enam unit alat berat berukuran kecil untuk membersihkan reruntuhan di Jalur Gaza, sementara ratusan alat berat lain yang sangat dibutuhkan masih dilarang masuk. Akibatnya, upaya pemulihan di wilayah yang hancur akibat serangan Israel mengalami hambatan serius.

Ismail Thawabteh, Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza, menyatakan bahwa beberapa alat berat yang diizinkan masuk bahkan dalam kondisi rusak dan memerlukan perbaikan serta suku cadang. Sementara itu, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar, dengan perkiraan 500 unit alat berat diperlukan, termasuk buldoser, ekskavator, dan derek untuk membersihkan puing-puing, membuka jalan, serta mengevakuasi ribuan jenazah yang masih tertimbun.

Thawabteh menyoroti bahwa keterbatasan ini memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Ia juga mengkritik keputusan Israel, yang dianggapnya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan warga sipil di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Hamas tengah berupaya menekan Israel melalui mediator dari Qatar dan Mesir agar mematuhi komitmen gencatan senjata yang telah disepakati. Gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari itu sejenak menghentikan konflik yang telah merenggut lebih dari 48.300 nyawa warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur di Gaza.

Sementara itu, pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresinya di wilayah tersebut.

Pasukan Israel Masuk Lebanon Selatan, Melanggar Gencatan Senjata Lagi

Pasukan militer Israel kembali melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata dengan menyerang wilayah strategis di Lebanon selatan pada Kamis, 26 Desember 2024. Serangan tersebut terjadi di Wadi al-Hujeir, sebuah wilayah yang dikuasai oleh kelompok Hizbullah, di mana pasukan Israel dilaporkan menggunakan senapan mesin kaliber berat selama operasi mereka. Menurut laporan kantor berita Lebanon, NNA, serangan ini menyebabkan ketegangan di kawasan tersebut, memaksa pihak militer Lebanon untuk menutup seluruh akses jalan menuju area yang diserang.

Akibat serangan tersebut, sejumlah warga yang tinggal di kota Qantara, yang terletak tidak jauh dari lokasi penyerangan, terpaksa mengungsi ke desa Ghandourieh. Hingga berita ini diturunkan, pihak militer Israel belum memberikan pernyataan resmi mengenai insiden tersebut.

Pelanggaran gencatan senjata ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Sejak perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada 27 November 2024, lebih dari 300 pelanggaran yang dilakukan oleh Israel telah dilaporkan. Gencatan senjata ini dimaksudkan untuk mengakhiri pertempuran yang telah berlangsung selama lebih dari 14 bulan antara militer Israel dan kelompok Hizbullah. Berdasarkan perjanjian tersebut, Israel diwajibkan untuk menarik pasukannya secara bertahap ke selatan Garis Biru, yang merupakan perbatasan de facto antara Israel dan Lebanon. Sementara itu, pasukan Lebanon dijadwalkan untuk ditempatkan di wilayah selatan Lebanon dalam waktu 60 hari.

Sejak dimulainya serangan Israel terhadap Lebanon pada 8 Oktober 2023, data dari Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 4.000 korban jiwa, termasuk perempuan, anak-anak, dan tenaga kesehatan. Selain itu, lebih dari 16.000 orang dilaporkan terluka akibat kekerasan yang terus berlanjut.