Author: Moyo

Pembebasan Lima Sandera Thailand di Gaza: Terima Kasih Kepada Mediator dan Dukungan Internasional

Pada hari Kamis, pemerintah Thailand mengonfirmasi pembebasan lima warganya yang telah disandera sejak Oktober 2023 di Gaza. Kementerian Luar Negeri Thailand mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada para mediator yang telah berperan penting dalam membebaskan sandera-sandera tersebut, dengan menyatakan apresiasi atas upaya mereka yang luar biasa. Konfirmasi pembebasan ini diterima melalui Kedutaan Besar Thailand di Tel Aviv.

Menurut kementerian, kelima sandera tersebut saat ini sedang dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pejabat dari Kedutaan Besar dan Kementerian Luar Negeri Thailand juga akan segera melakukan perjalanan untuk mendampingi mereka dan menghubungi keluarga mereka di Thailand. Operasi pembebasan ini dilaksanakan oleh Organisasi Intelijen Nasional Turki (MIT), yang bekerja atas instruksi langsung dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang terlibat aktif dalam upaya diplomatik untuk meredakan konflik di Gaza.

Pemerintah Thailand juga mengucapkan terima kasih kepada negara-negara seperti Qatar, Mesir, Iran, Turki, AS, dan negara-negara sahabat lainnya, serta kepada Komite Internasional Palang Merah yang telah memainkan peran kunci dalam pembebasan para sandera. Selain itu, Thailand menyampaikan apresiasi kepada Israel yang merawat para sandera dan memfasilitasi kembalinya mereka. Pemerintah Thailand juga menyerukan pembebasan segera sandera-sandera lainnya, termasuk seorang warga negara Thailand yang masih tertahan di Gaza.

Dalam perkembangan terpisah, Hamas juga membebaskan tiga sandera Israel dalam pertukaran ketiga yang dilakukan di bawah gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari. Gencatan senjata ini telah menghentikan kekerasan yang telah merenggut lebih dari 47.000 nyawa warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak, dan menyebabkan kehancuran besar di Gaza.

Lonjakan Kasus Bunuh Diri Pelajar di Jepang: Pemerintah Bersiap Menanggulangi Krisis Kesehatan Mental

Jepang mencatatkan angka bunuh diri tertinggi di kalangan pelajar pada tahun 2024, menurut data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada 29 Januari 2025. Jumlah kasus bunuh diri di kalangan siswa, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, meningkat menjadi 527 kasus, lebih tinggi dibandingkan dengan 513 kasus pada tahun sebelumnya. Namun, secara keseluruhan, jumlah kasus bunuh diri di Jepang menunjukkan penurunan sebesar 7,2 persen, dengan total 20.268 kasus pada tahun 2024, jauh lebih rendah dibandingkan puncaknya pada tahun 2003 yang mencapai 34.427 kasus.

Meski demikian, kasus bunuh diri yang melibatkan individu di bawah usia 20 tahun, termasuk pelajar, sedikit menurun dari 810 kasus pada 2023 menjadi 800 kasus pada 2024. Menyikapi lonjakan tersebut, Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Keiichiro Tachibana, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam. Ia menyatakan bahwa pemerintah Jepang menganggap masalah ini sebagai isu yang sangat serius dan akan berusaha maksimal untuk melindungi nyawa generasi muda, dengan tujuan menciptakan masyarakat di mana tidak ada yang merasa terpaksa mengakhiri hidupnya.

Kementerian Kesehatan Jepang dijadwalkan untuk merilis analisis lebih lanjut mengenai data ini pada bulan Maret 2024 setelah memperoleh lebih banyak informasi. Fenomena peningkatan angka bunuh diri remaja di Jepang sering kali terjadi pada akhir liburan musim panas, yakni antara Agustus dan September, yang mendorong pemerintah dan media untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendukung remaja yang mengalami tekanan psikologis. Meskipun penyebab pasti tingginya angka bunuh diri pelajar belum sepenuhnya dipahami, faktor-faktor seperti tekanan akademik, perundungan, masalah sosial, pilihan karier, dan gangguan kesehatan sering kali diidentifikasi sebagai pemicu utama.

Serangan Israel di Gaza: Warga yang Kembali ke Rumah Diserang, 10 Jenazah Ditemukan

Pada Selasa pagi, tank-tank militer Israel kembali melepaskan tembakan kepada warga Gaza yang berusaha kembali ke rumah mereka di lingkungan Zeitoun, yang terletak di selatan Kota Gaza. Berdasarkan laporan dari Kantor Berita Palestina WAFA, pasukan pendudukan menembaki warga saat mereka mencoba pulang ke rumah mereka di sekitar Sekolah Khalil al-Nubani.

Selain itu, pasukan Israel juga melakukan tembakan di sekitar perbatasan timur laut Kota Khan Yunis, yang terletak di Jalur Gaza selatan. Serangan ini semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang semakin genting di Gaza.

Di sisi lain, Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan bahwa pada Senin (27/1), mereka berhasil mengevakuasi 10 jenazah yang sudah membusuk dari berbagai lokasi di sepanjang Jalan Rashid di Gaza. Pada hari yang sama, sejumlah pengungsi mulai kembali ke wilayah utara Gaza dengan berjalan kaki setelah menghabiskan dua malam di luar di Jalan Rashid dan Jalan Salah al-Din. Mereka berharap pasukan Israel akan mengizinkan mereka kembali ke rumah setelah dipaksa untuk mengungsi ke wilayah selatan.

Akibat agresi Israel sejak 7 Oktober 2023 hingga 19 Januari 2025, lebih dari 158.000 warga Gaza tewas atau terluka, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak dan perempuan. Lebih dari 14.000 orang masih dilaporkan hilang, sementara 85 persen penduduk Gaza, yang berjumlah lebih dari 1,93 juta, terpaksa meninggalkan rumah mereka yang hancur. Sekitar 100.000 orang juga telah melarikan diri dari Gaza sejak awal agresi. Saat ini, hampir 1,6 juta orang Gaza tinggal di tempat pengungsian yang tidak memadai, sementara infrastruktur dan properti warga hancur parah.

Senat AS Setujui Scott Bessent Sebagai Menteri Keuangan dalam Suara Pemungutan

Senat Amerika Serikat pada Senin mengonfirmasi pencalonan Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan, dengan hasil pemungutan suara yang cukup signifikan, yaitu 68 suara mendukung dan 29 suara menolak. Proses konfirmasi ini berlangsung setelah Bessent menjalani sidang yang intens pada 16 Januari, di mana dia menyampaikan visinya untuk perekonomian Amerika di masa depan.

Bessent, yang kini berusia 62 tahun, mengungkapkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memulai “zaman keemasan” bagi perekonomian negara tersebut. Dalam pidatonya, dia menekankan perlunya kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk pengurangan pajak yang lebih besar untuk sektor-sektor utama dan peningkatan produksi energi domestik. Bessent menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan ini akan membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memastikan ketahanan ekonomi Amerika di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Sebagai Menteri Keuangan yang baru, Bessent berjanji untuk mengelola anggaran negara dengan hati-hati, mengurangi beban regulasi yang memberatkan dunia usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Senat AS mengonfirmasi pencalonannya setelah dia berhasil meyakinkan banyak anggota Senat tentang kemampuan dan visinya untuk memimpin departemen yang sangat krusial ini.

Bessent kini menjadi pejabat kelima yang disetujui Senat dalam kabinet Presiden Donald Trump, setelah Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Direktur CIA John Ratcliffe, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem. Dengan persetujuan ini, Bessent siap menghadapi tantangan besar dalam memperkuat ekonomi Amerika di masa mendatang.

Israel dan Lebanon Sepakati Perpanjangan Batas Waktu Penarikan Pasukan, AS Berikan Bantuan Keamanan

Amerika Serikat mengumumkan pada Minggu, 26 Januari, bahwa Israel dan Lebanon telah sepakat untuk memperpanjang batas waktu penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan hingga 18 Februari. Keputusan ini diambil setelah Israel meminta tambahan waktu lebih dari 60 hari dari tenggat waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utama dari perpanjangan ini adalah untuk memastikan stabilitas yang lebih baik dan berkelanjutan antara kedua negara, terutama setelah ketegangan yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Gedung Putih menyatakan bahwa perpanjangan ini juga mencakup pembicaraan mengenai pembebasan tahanan Lebanon yang telah ditangkap oleh Israel setelah 7 Oktober 2023. Ini merupakan langkah penting dalam usaha untuk mengurangi ketegangan lebih lanjut dan menciptakan jalan bagi dialog yang konstruktif di masa depan. Selain itu, Amerika Serikat berkomitmen memberikan bantuan keamanan senilai 117 juta dolar AS (sekitar Rp1,9 triliun) kepada Lebanon untuk mendukung pelaksanaan gencatan senjata dengan Israel dan memperkuat stabilitas di wilayah tersebut.

Meski gencatan senjata telah disepakati, Israel dilaporkan melakukan delapan pelanggaran terhadap gencatan senjata tersebut dalam pekan sebelumnya. Dengan pelanggaran ini, total pelanggaran yang terjadi sejak gencatan senjata diberlakukan telah mencapai 629 kali. Gencatan senjata ini awalnya ditujukan untuk mengakhiri baku tembak yang dimulai antara Israel dan kelompok Hizbullah pada 8 Oktober 2023. Ketegangan ini kemudian berkembang menjadi konflik yang lebih besar pada 23 September 2023. Meskipun ada kemajuan dalam negosiasi, ketegangan di perbatasan tetap tinggi, dan upaya perdamaian harus terus diperkuat untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Tanggapi Sanksi AS, Presiden Kolombia Petro Tingkatkan Tarif Impor 25% dan Dorong Ekspor Lokal

Presiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan bahwa negaranya akan menaikkan tarif barang impor dari Amerika Serikat sebesar 25 persen, sebagai respons terhadap sanksi yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Sanksi tersebut diumumkan pada 26 Januari 2025, setelah Kolombia menolak untuk menerima pesawat yang mengangkut migran yang dideportasi dari AS.

Trump menegaskan bahwa kebijakan sanksi ini merupakan langkah pertama dan memperingatkan Kolombia bahwa AS tidak akan membiarkan negara tersebut mengabaikan kewajiban untuk menerima warganya yang dideportasi. Selain itu, Trump juga memberlakukan larangan bagi pejabat Kolombia untuk memasuki AS, serta pembatasan visa untuk keluarga dan rekan dekat mereka, bersama dengan peningkatan pemeriksaan terhadap warga Kolombia di perbatasan.

Sebagai balasan, Petro menginstruksikan Menteri Perdagangan Luar Negeri untuk menaikkan tarif impor barang dari AS dan berfokus pada perluasan pasar ekspor Kolombia ke negara lain. Dia juga mendorong penggantian barang-barang impor dari AS dengan produk-produk lokal. Dalam sebuah pernyataan, Petro mengajak komunitas internasional di Kolombia untuk mempromosikan produk dalam negeri sebagai pengganti barang-barang Amerika yang akan mengalami kenaikan harga akibat tarif baru.

Sementara itu, dalam pidatonya sebagai Presiden ke-47 AS, Trump berjanji akan menghentikan imigrasi ilegal ke AS dan memulai proses ekstradisi migran yang tidak berdokumen ke negara asal mereka. Trump juga mengumumkan keadaan darurat nasional terkait situasi di perbatasan selatan AS.

Trump Soroti Penundaan Pengiriman Bom ke Israel: Kontroversi dalam Hubungan AS-Israel

Pada Sabtu (25/1), Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan tanggapan tegas terkait penundaan pengiriman senjata oleh pemerintahan Joe Biden kepada Israel. Dalam unggahan di platform media sosial Truth Social, Trump menyoroti fakta bahwa Israel sudah memesan dan membayar berbagai barang, namun pengirimannya, termasuk pengiriman 1.800 bom MK-84 seberat 2.000 pon (sekitar 907 kg), masih tertunda berbulan-bulan. Trump mengkritik ketidakpastian dalam proses pengiriman ini, yang menurutnya seharusnya sudah dilakukan sejak lama.

Pernyataan Trump ini muncul setelah Pentagon mengumumkan bahwa mereka akan mencabut penangguhan yang diberlakukan oleh pemerintahan Biden pada Mei tahun lalu. Penangguhan itu berkaitan dengan kekhawatiran terhadap eskalasi kekerasan di Gaza yang memicu protes dari berbagai pihak. Seiring dengan pencabutan penangguhan, pejabat Israel diberitahu oleh Pentagon pada hari Jumat bahwa bom yang disimpan di AS akan segera dikirim dalam beberapa hari mendatang.

Penundaan pengiriman amunisi ini dipicu oleh aksi militer Israel di kota Rafah, selatan Jalur Gaza, yang menimbulkan krisis besar dalam hubungan AS-Israel. Pemerintahan Biden sebelumnya menangguhkan pengiriman senjata sebagai bentuk protes terhadap potensi korban sipil yang muncul akibat serangan tersebut. Di sisi lain, Benjamin Netanyahu, Kepala Otoritas Israel, memanfaatkan penundaan ini untuk menarik dukungan dari anggota parlemen Republik AS yang mengkritik sikap Biden terhadap kebijakan Israel di Gaza.

Seiring dengan berkembangnya situasi ini, hubungan antara AS dan Israel semakin rumit, menciptakan ketegangan baru dalam dinamika politik kedua negara.

Korut Ancaman Balas Dendam Terhadap AS Setelah Latihan Militer Gabungan

Korea Utara (Korut) kembali menegaskan ancaman balasan yang lebih keras terhadap Amerika Serikat, dengan pernyataan tegas yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Korut pada hari Minggu. Pernyataan ini muncul setelah latihan udara gabungan yang berlangsung selama empat hari antara Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat pekan lalu. Korut merasa latihan militer ini merupakan langkah yang melanggar kedaulatan mereka, serta menambah ketegangan di kawasan tersebut. Sebagai respons terhadap provokasi ini, Korut menyatakan akan melakukan aksi balasan yang lebih intensif apabila AS terus mengabaikan hak dan kepentingan keamanan negara mereka.

Ancaman ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan pujian kepada Kim Jong Un sebagai “pria cerdas” dan menyatakan niatnya untuk melakukan kontak dengan pemimpin Korut tersebut. Namun, Korut mengingatkan bahwa niat baik dari pihak AS tersebut tidak akan mengubah sikap mereka jika AS tetap melakukan tindakan yang dianggap merugikan.

Latihan udara gabungan antara AS, Korsel, dan Jepang baru-baru ini juga disebut sebagai “tantangan serius” yang mengancam perdamaian di Semenanjung Korea. Korut menganggap tindakan tersebut sebagai ketidakseimbangan kekuatan yang perlu dihadapi dengan tindakan yang lebih keras. Mereka mengingatkan bahwa hak kedaulatan negara dan stabilitas kawasan harus dijaga dengan tegas.

Korut menegaskan bahwa balasan yang akan mereka lakukan bertujuan untuk melindungi keamanan nasional dan menciptakan kondisi yang lebih stabil dan damai di kawasan tersebut, terutama untuk menghindari ketegangan yang lebih besar dengan AS dan sekutunya.

Kejaksaan Korsel Ajukan Perpanjangan Penahanan Presiden Yoon Suk-yeol untuk Investigasi Lebih Lanjut

Kejaksaan Korea Selatan (Korsel) kembali mengajukan permohonan untuk memperpanjang masa penahanan Presiden Yoon Suk-yeol hingga 6 Februari guna melanjutkan penyelidikan lebih lanjut, menurut laporan media pada Sabtu (25/1). Permohonan ini diajukan oleh Kantor Investigasi Khusus Kejaksaan Korsel setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul menolak perpanjangan penahanan Yoon pada Jumat (24/1) malam, dengan alasan bahwa kejaksaan hanya perlu mendakwa Yoon dalam kasus tersebut.

Kejaksaan menekankan bahwa investigasi tambahan diperlukan, mengingat Yoon telah menolak beberapa kali untuk memberikan keterangan kepada Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang merupakan badan antikorupsi negara. Kasus Yoon kemudian dirujuk ke Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada Kamis (23/1).

Diperkirakan, pengadilan akan memutuskan perpanjangan penahanan tersebut pada Sabtu malam. Jika permohonan kembali ditolak, jaksa penuntut akan mendakwa Yoon dengan tuduhan pemberontakan dan beberapa tuduhan lainnya.

Surat perintah penahanan Yoon dikeluarkan oleh pengadilan Seoul pada 19 Januari dan berlaku selama 20 hari. Yoon menjadi presiden pertama di Korsel yang secara resmi ditangkap saat masih menjabat. Penangkapannya terjadi di kantor kepresidenan pada 15 Januari, menjadikannya presiden petahana pertama yang ditangkap di negara tersebut.

Selain itu, mosi untuk memakzulkan Yoon disahkan oleh Majelis Nasional Korsel pada 14 Desember tahun lalu dan kini sedang diproses oleh pengadilan konstitusional untuk dibahas dalam waktu 180 hari. Selama periode tersebut, kekuasaan kepresidenan Yoon telah ditangguhkan.

Pada 3 Desember, Yoon mengumumkan keadaan darurat militer, namun deklarasi tersebut dicabut oleh Majelis Nasional Korsel beberapa jam setelahnya.

Indonesia Mengecam Serangan Militer Israel di Jenin: Ancaman bagi Perdamaian Palestina

Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan militer besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Jenin, Tepi Barat, yang dianggap dapat merusak prospek perdamaian setelah gencatan senjata di Jalur Gaza. Indonesia melihat eskalasi kekerasan ini sebagai upaya Israel untuk terus memperluas pendudukannya atas tanah Palestina.

Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan bahwa pelanggaran hukum internasional oleh Israel menunjukkan tujuan utamanya, yaitu menjadikan pendudukan ilegal di wilayah Palestina sebagai sesuatu yang permanen. Indonesia menekankan bahwa akar masalah konflik ini dimulai sejak penolakan Israel untuk mengakui hak Palestina dalam menentukan nasib mereka sendiri.

Indonesia pun mendesak agar komunitas internasional mengambil tindakan tegas terhadap ketidakadilan yang dialami Palestina dan berupaya mewujudkan negara Palestina yang merdeka sesuai dengan prinsip solusi dua negara.

Serangan Israel ke Jenin terjadi setelah gencatan senjata di Jalur Gaza pada 19 Januari, dengan serangan dimulai pada 21 Januari ke kamp pengungsian Jenin dan desa-desa sekitar. Israel menggunakan buldoser untuk menghancurkan infrastruktur di kamp tersebut, sementara suara tembakan dan ledakan terdengar di seluruh area.

Akibat serangan ini, setidaknya 12 orang tewas dan lebih dari 40 lainnya terluka. Ribuan orang, termasuk pengungsi yang baru tiba dalam sepekan terakhir, diperkirakan telah mengungsi dari kamp Jenin. Menurut laporan media Israel, serangan ini bertujuan untuk meyakinkan pejabat Israel, Bezalel Smotrich, yang menentang gencatan senjata, agar tetap mendukung pemerintahan Benjamin Netanyahu.